Menteri PPPA Sudah Minta Maaf, Ide Pindah Gerbong Tetap Dikritik, MTI: Begitulah Kualitas Menterinya

Ringkasan Berita:

• Menteri PPPA, Arifah Fauzi, minta maaf terkait usulannya memindahkan gerbong khusus wanita
• Meski sudah minta maaf, Arifah Fauzi tetap menuai kritik
• Dewan Penasihat MTI Pusat, Djoko Setijowarno pun lempar kritik tajam, pertanyakan kualitas Menteri PPPA

TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan terhadap ide pemindahan gerbong wanita mencuat setelah Dewan Penasihat MTI Pusat, Djoko Setijowarno, melontarkan kritik tajam.

Gagasan tersebut muncul dari Menteri PPPA, Arifah Fauzi, sebagai respons atas kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.

Dalam usulannya, posisi gerbong khusus wanita yang semula berada di bagian depan dan belakang direncanakan dipindah ke tengah rangkaian.

Namun, Djoko menilai langkah itu tidak menyentuh inti persoalan keselamatan transportasi yang sebenarnya.

Ia menegaskan bahwa tragedi yang menewaskan 16 orang dan melukai puluhan lainnya tidak berkaitan dengan letak gerbong.

"Itu bukan substansinya, permasalahan keselamatan bukan terkait posisi gerbong. Ya begitulah kualitas menterinya, mau bagaimana?," katanya.

Baca juga: Usul Pemindahan Gerbong Wanita di KRL Tuai Kritik, Menteri PPPA Minta Maaf: Saya Sadar Kurang Tepat

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo Subianto masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam membangun budaya keselamatan.

Menurutnya, kurikulum pendidikan berlalu lintas seperti di negara maju perlu segera disusun dan diterapkan secara serius.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi anggaran keselamatan transportasi agar tidak terus dipangkas.

"Tahun lalu saya sudah bilang, anggaran keselamatan jangan dipangkas. Kalau dipangkas yang kayak gini ini masalahnya (terjadi kecelakaan). Ini dampak pemangkasan kalau dirunut lebih jauh," katanya.

Apa Solusinya?

Sejumlah langkah strategis dinilai perlu segera dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas operasional perkeretaapian nasional, khususnya di koridor padat.

Djoko menegaskan bahwa pemisahan jalur operasional antara KRL dan kereta antarkota harus menjadi prioritas utama. 

Menurutnya, kedua layanan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental sehingga membutuhkan penanganan khusus.

“Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan. Ke depan, konsep ini perlu diperluas seiring pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama pemisahan jalur belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antar kereta harus diperketat guna memberikan margin keselamatan yang memadai.