Firnando Ganinduto Desak Dirut KAI Mundur, Pengamat Duga Ada Kepentingan Lain: Sinyal Minta Proyek

Ringkasan Berita:

• Buntut kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Dirut KAI Bobby Rasyidin didesak mundur oleh anggota DPR Firnando Ganinduto
• Desakan Firnando Ganinduto ini tuai kritik dari pengamat hukum yang mengingatkan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi peristiwa ini
• Pengamat hukum mencium dugaan Firnando Ganinduto minta proyek di KAI

TRIBUNTRENDS.COM - Peristiwa kecelakaan tragis di Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) langsung mengguncang publik, terutama karena melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek.

Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan duka mendalam, tetapi juga memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak.

Sebanyak 16 penumpang dilaporkan meninggal dunia, sementara sedikitnya 90 lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian itu.

Di tengah situasi tersebut, muncul tuntutan agar Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disuarakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, yang menilai perlu adanya tanggung jawab di tingkat pimpinan.

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi, yang mengingatkan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi peristiwa ini.

Menurutnya, satu kejadian tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menilai kinerja seorang pemimpin, apalagi ketika penyebab kecelakaan belum dipastikan.

Baca juga: Rekam Jejak Bobby Rasyidin, Baru Setahun Jabat Dirut KAI, Sendu Lihat Kecelakaan di Bekasi Timur

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” ujar Muslim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa kecelakaan transportasi biasanya melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek teknis hingga sistem pengawasan.

Karena itu, ia mengingatkan agar penilaian tidak dilakukan secara terburu-buru dengan langsung menyalahkan pimpinan tanpa memahami akar persoalan secara menyeluruh.

“Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menilai publik perlu mencermati indikasi kepentingan tertentu di balik desakan terhadap Dirut KAI.

“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini tentu harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak boleh dianggap sebagai tuduhan final tanpa pembuktian.

“Ini bukan vonis, tetapi alarm. Publik perlu kritis melihat dinamika politik di sekitar BUMN,” tambahnya.