BGN Peringatkan Seluruh SPPG, Hanya Kualitas 'A' yang Berhak Terima Insentif Tertinggi Program MBG

Ringkasan Berita:

• BGN mulai menekankan standar mutu, bukan hanya jumlah penerima dalam program Makan Bergizi Gratis
• Dadan Hindayana menyebut dapur gizi (SPPG) akan diberi grading kualitas, yang menentukan standar layanan dan performa
• Tidak semua SPPG mendapat insentif sama yang berkualitas tinggi (kategori A) akan menerima insentif lebih besar dibanding kategori B dan C

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar kuantitas menuju kualitas.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyusun langkah strategis baru: mengklasifikasikan kinerja dapur-dapur gizi di seluruh Indonesia agar layanan yang diberikan tidak hanya luas, tetapi juga terstandar dan terukur.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa program besar tersebut tak ingin berjalan tanpa kendali mutu melainkan terus diperbaiki melalui sistem yang lebih ketat dan terstruktur.

Baca juga: MBG Butuh 24 Juta Telur Setiap Hari, Kadin Gandeng Pengusaha China Perkuat Hilirisasi Unggas

Skema Klasifikasi: Dari A hingga C

Dipimpin oleh Dadan Hindayana, BGN tengah merancang regulasi yang akan mengelompokkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke dalam beberapa kategori kualitas.

"Kita sedang menggodok dan mengklasifikasikan atau grading sehingga nantinya SPPG menghasilkan MBG yang berkualitas," ujar Dadan di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, 22 April 2026.

Dalam skema ini, SPPG akan dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni kualitas A, B, dan C. Pengelompokan tersebut bukan sekadar label, melainkan akan berdampak langsung pada besaran insentif yang diterima.

Saat ini, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun ke depan, angka tersebut tidak lagi seragam.

"Jadi, SPPG yang berkualitas unggul dengan nilai A mungkin insentifnya paling tinggi," ujarnya.

Dengan kata lain, kualitas layanan akan menjadi faktor penentu utama dalam distribusi anggaran.

Insentif Berbasis Kinerja dan Akreditasi

Kebijakan baru ini juga membuka kemungkinan adanya sistem akreditasi yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG.

Artinya, tidak semua dapur otomatis mendapatkan insentif penuh mereka harus membuktikan kualitasnya terlebih dahulu.

Pendekatan ini diharapkan menciptakan kompetisi sehat sekaligus mendorong peningkatan standar layanan secara menyeluruh.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi aspek gizi, kebersihan, dan keamanan.

Baca juga: Kalahkan Jumlah TNI-Polri, BGN Kini Punya 1,1 Juta Relawan MBG di Seluruh Indonesia: Kami Terbesar!

Insentif Bersyarat: Tidak Patuh, Langsung Dihentikan

Sementara itu di lain sisi, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menegaskan bahwa insentif sebesar Rp 6 juta per hari hanya diberikan kepada SPPG yang benar-benar memenuhi standar operasional.