Buntut Pengeroyokan Kades Hoho, Propam Polda Jateng Periksa Saksi Kunci, Oknum Polisi Terlibat?

Ringkasan Berita:

• Polda Jawa Tengah melalui Propam tengah mendalami dugaan pemukulan terhadap Kades Hoho
• Kades Hoho mengaku menjadi korban pemukulan, namun Kapolres Banjarnegara membantah
• Insiden bermula dari protes warga yang tidak lolos seleksi kepala dusun

TRIBUNTRENDS.COM - Situasi yang semula diharapkan menjadi forum dialog justru berubah menjadi polemik berkepanjangan.

Dugaan pengeroyokan terhadap Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho alias Kades Hoho, kini memasuki babak baru setelah aparat kepolisian turun tangan melakukan penyelidikan.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (9/3/2026) itu tak hanya menyita perhatian warga lokal, tetapi juga menjadi sorotan publik setelah video kondisi Kades Hoho beredar luas di media sosial.

Baca juga: Kapolres Banjarnegara Persilakan Kades Hoho Lapor Propam, Tegaskan Pengawalan Sudah Sesuai Prosedur

Propam Turun Tangan

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah memastikan tengah mendalami kasus tersebut. Proses ini dilakukan untuk mengurai fakta di balik dugaan kekerasan yang terjadi di tengah audiensi yang berujung ricuh.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Artanto, menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan.

“Propam masih lakukan penyelidikan dengan pendalaman masalah tersebut,” ujarnya.

Langkah ini diambil untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran, baik dari pihak sipil maupun aparat yang terlibat dalam pengamanan.

Pengakuan Kades Hoho

Di sisi lain, Kades Hoho mengaku menjadi korban pemukulan saat situasi memanas. Ia menyebut kejadian berlangsung di luar ruangan balai desa, tepat setelah audiensi kedua terkait seleksi perangkat desa.

Dalam video yang beredar, tampak Kades Hoho keluar dari kantor desa dengan pakaian dinas yang sudah terkoyak, dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Momen tersebut memperkuat dugaan bahwa kericuhan memang terjadi di luar kendali.

Awal Mula Konflik: Seleksi Perangkat Desa

Camat Mandiraja, Akh Khusenudin, menjelaskan bahwa konflik bermula dari proses seleksi perangkat desa yang membuka tiga formasi kepala dusun.

“Pembentukan panitia dimulai Desember 2025, tapi SK-nya baru Januari 2026. Ada tiga formasi kepala dusun yang dibuka,” jelasnya.

Dari 13 pendaftar, hanya enam orang yang diusulkan, yakni peringkat satu dan dua dari masing-masing formasi.

Namun, keputusan tersebut memicu ketidakpuasan sejumlah peserta yang gagal lolos.

Baca juga: Satu Hal yang Bikin Kades Hoho Tertekan Usai Gelar Seleksi Perangkat Desa, Bukan Soal Dipukul LSM

Mosi Tidak Percaya hingga Libatkan LSM