Fadia Arafiq hingga Fikri Thobari Kena OTT KPK, PKB Desak Evaluasi Total Program Retret Prabowo

Ringkasan Berita:

• Indrajaya minta program retret kepala daerah dievaluasi
• Gelombang OTT dinilai menunjukkan lemahnya pembinaan integritas pejabat daerah
• Beberapa kepala daerah yang terjerat OTT antara lain Fadia Arafiq dan Muhammad Fikri Thobari, yang ditangkap dalam kasus dugaan korupsi

TRIBUNTRENDS.COM - Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu perdebatan mengenai efektivitas pembinaan integritas pejabat publik di Indonesia.

Fenomena ini bahkan mendorong sejumlah anggota parlemen mempertanyakan program retret kepala daerah yang digagas pemerintah sebagai sarana konsolidasi dan pembinaan kepemimpinan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, secara terbuka meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap program retret kepala daerah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan tersebut disampaikan setelah banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu terakhir.

“Retret kepala daerah perlu dievaluasi secara serius,” ujar Indrajaya dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Dunia di Ambang Kekacauan Imbas Perang Iran-AS: Prabowo Minta Rakyat Bersiap Menghadapi Masa Sulit

Dinilai Belum Menyentuh Substansi Integritas

Menurut Indrajaya, program retret pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni sebagai forum konsolidasi nasional bagi para pemimpin daerah. Namun, ia menilai maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menunjukkan perlunya kajian ulang terhadap efektivitas materi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

“Tujuannya baik sebagai forum konsolidasi nasional, tetapi maraknya OTT menunjukkan kita perlu menilai kembali apakah materi retret benar-benar membentuk integritas atau hanya menjadi agenda simbolis,” jelas Indrajaya.

Ia menilai gelombang OTT yang terjadi belakangan ini merupakan sinyal bahwa pembinaan kepemimpinan daerah belum berjalan optimal.

Menurutnya, jika pembinaan integritas berjalan efektif, maka kasus korupsi di kalangan kepala daerah seharusnya dapat ditekan.

“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” kata Indrajaya.

Integritas Moral Dinilai Lebih Penting

Indrajaya menekankan bahwa pembinaan pejabat publik seharusnya berfokus pada penanaman nilai moral dan etika kekuasaan.

Ia tidak menolak pendekatan disiplin atau pelatihan tertentu, namun menilai inti persoalan kepemimpinan di era modern justru terletak pada bagaimana seorang pejabat menggunakan kewenangannya secara etis.

“Pendekatan kedisiplinan, latihan fisik, atau metode semi-militer boleh saja menjadi bagian dari pembinaan, tetapi tantangan utama kepemimpinan di era pemerintahan digital justru terletak pada etika penggunaan kekuasaan,” ungkapnya.

Baca juga: Nasib Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Dianggap Tak Lulus Meski Nyusul, Mendagri: Beda Sertifikat

Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai

Selain menyoroti efektivitas program retret, Indrajaya juga menilai rangkaian kasus OTT yang menjerat kepala daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam proses kaderisasi politik di partai.