Ketika Menkeu Purbaya Bicara Kedaulatan Ekonomi, Pedagang Kecil Bicara Perut yang Kosong

Di ujung lorong, Adida (40) sibuk menata baju anak-anak yang warnanya mulai pudar.

Sudah hampir sepuluh tahun ia menggantungkan hidup dari thrifting. Kini, wajahnya menyiratkan cemas.

“Saya takut, Mbak. Ini satu-satunya penghasilan saya,” katanya lirih.

Harga jual yang dulu disukai pembeli Rp 50.000 sampai Rp 150.000 kini justru dianggap mahal.

“Itu pun masih ditawar. Sekarang banyak yang beli online, katanya lebih murah,” keluhnya.

Roy: “Kalau Ada Larangan, Harus Ada Solusi”

Di sudut paling ujung, Roy (30) menatap sepi pengunjung yang lalu-lalang tanpa menoleh ke lapaknya. Ia tak menolak aturan, tapi meminta pemerintah berpikir dari sisi pelaku kecil.

“Kami hidup dari sini. Kalau dilarang jualan, kami makan dari mana? Kalau ada kebijakan, harus ada solusi,” ujarnya tegas, menatap jauh seolah mencari jawaban di antara keramaian yang kian memudar.

Kebijakan di Atas, Kenyataan di Bawah

Pemerintah memang tengah berupaya menegakkan kedaulatan ekonomi dan melindungi industri lokal. Namun di bawah bayangan kebijakan itu, ribuan pedagang kecil kini berada di ujung jurang ketidakpastian.

Bagi negara, ini soal legalitas dan ekonomi nasional.

Tapi bagi Krai, Adida, dan Roy ini soal perut dan masa depan anak-anak mereka.

Di Balik Tumpukan Pakaian Bekas, Ada Cerita Hidup

Bagi para pedagang thrifting, setiap tumpukan pakaian bukan sekadar barang dagangan melainkan nafas hidup.

Dari hasil jualan itulah mereka membayar sewa kos, membeli susu anak, hingga menyambung hidup hari demi hari.

Kini, di antara aroma kain bekas yang mulai sepi pembeli, terdengar satu tanya menggantung di udara:

“Jika kebijakan ini ditegakkan tanpa solusi, siapa yang akan menegakkan hidup kami?”

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)