Ketika Menkeu Purbaya Bicara Kedaulatan Ekonomi, Pedagang Kecil Bicara Perut yang Kosong

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menindak tegas impor pakaian bekas ilegal dengan sanksi berat
• Pedagang kecil di Surabaya mengaku tertekan dan takut kehilangan mata pencaharian
• Kebijakan pemerintah dinilai penting untuk menjaga ekonomi nasional, namun di sisi lain ribuan pedagang kecil menghadapi ketidakpastian ekonomi

TRIBUNTRENDS.COM - Lorong sempit TEC Tunjungan, Surabaya, yang biasanya riuh oleh tawa dan tawar-menawar, sore itu berubah sunyi. Udara yang biasanya hangat oleh aroma kain bekas dan canda pembeli, kini terasa berat.

Di antara tumpukan jeans, hoodie, dan kemeja warna-warni, seorang pedagang muda bernama Krai (26) duduk termenung.

Bukan karena sepinya pembeli, melainkan kabar besar yang mengguncang dunia thrifting: kebijakan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak keras importir pakaian bekas ilegal.

Baca juga: Berani atau Tidak? Pertanyaan Prabowo yang Mengubah Hidup Purbaya, Jawaban Menkeu Bikin Merinding

Purbaya Menggebrak: “Kita Akan Tindak!”

Di Jakarta, suara tegas sang Menkeu menggema.

“Saya sudah punya siapa yang biasa impor segala macam. Saya harapkan mereka hentikan itu, karena ke depan akan kita tindak,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, di Menara Bank Mega, Senin (27/10/2025).

Purbaya memastikan tak akan ada ampun bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal mulai dari pemusnahan barang, hukuman denda, penjara, hingga blacklist seumur hidup.

Kebijakan itu, kata Purbaya, demi melindungi industri dalam negeri yang selama ini tergerus barang impor ilegal.

Namun di lorong-lorong pasar rakyat, suara lain menggema: suara mereka yang menggantungkan hidup dari pakaian bekas itu.

“Bagi Negara Mungkin Manfaat, Tapi Kami Bisa Mati”

Krai menghela napas panjang. Sejak kabar larangan itu menyebar, banyak supplier mulai menahan barang. Dampaknya langsung terasa di lapaknya.

“Kalau item-nya itu-itu saja, pembeli juga bosan. Sekarang malah banyak yang mundur beli,” ujarnya dengan nada getir.

Harga satu bal pakaian bekas yang dulu berkisar Rp 3–4 juta, kini bisa menembus Rp 7 juta.

“Barang makin mahal, pembeli makin sepi. Kadang ada yang minta gratis kalau sudah lama enggak laku,” katanya sambil tersenyum pahit.

Baca juga: Satu Penyebab Parlemen Marah Gegara Ulah Purbaya, Menkeu Tegas Tak Peduli: Ada Beberapa Orang

Adida: “Ini Satu-satunya Penghasilan Saya”

Di ujung lorong, Adida (40) sibuk menata baju anak-anak yang warnanya mulai pudar.

Sudah hampir sepuluh tahun ia menggantungkan hidup dari thrifting. Kini, wajahnya menyiratkan cemas.

“Saya takut, Mbak. Ini satu-satunya penghasilan saya,” katanya lirih.

Harga jual yang dulu disukai pembeli Rp 50.000 sampai Rp 150.000 kini justru dianggap mahal.

“Itu pun masih ditawar. Sekarang banyak yang beli online, katanya lebih murah,” keluhnya.

Roy: “Kalau Ada Larangan, Harus Ada Solusi”

Di sudut paling ujung, Roy (30) menatap sepi pengunjung yang lalu-lalang tanpa menoleh ke lapaknya. Ia tak menolak aturan, tapi meminta pemerintah berpikir dari sisi pelaku kecil.

“Kami hidup dari sini. Kalau dilarang jualan, kami makan dari mana? Kalau ada kebijakan, harus ada solusi,” ujarnya tegas, menatap jauh seolah mencari jawaban di antara keramaian yang kian memudar.

Kebijakan di Atas, Kenyataan di Bawah

Pemerintah memang tengah berupaya menegakkan kedaulatan ekonomi dan melindungi industri lokal. Namun di bawah bayangan kebijakan itu, ribuan pedagang kecil kini berada di ujung jurang ketidakpastian.

Bagi negara, ini soal legalitas dan ekonomi nasional.

Tapi bagi Krai, Adida, dan Roy ini soal perut dan masa depan anak-anak mereka.

Di Balik Tumpukan Pakaian Bekas, Ada Cerita Hidup

Bagi para pedagang thrifting, setiap tumpukan pakaian bukan sekadar barang dagangan melainkan nafas hidup.

Dari hasil jualan itulah mereka membayar sewa kos, membeli susu anak, hingga menyambung hidup hari demi hari.

Kini, di antara aroma kain bekas yang mulai sepi pembeli, terdengar satu tanya menggantung di udara:

“Jika kebijakan ini ditegakkan tanpa solusi, siapa yang akan menegakkan hidup kami?”

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)