Menkeu Purbaya Ungkap Kasus yang Bikin TKD 2026 Turun Drastis, Pantas Prabowo Khawatir

Selain itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 menunjukkan bahwa skor integritas nasional masih rendah, yakni 71,53, di bawah target 74.

Hampir seluruh pemerintah daerah masih berada di zona merah, dengan rata-rata skor 67 untuk tingkat provinsi dan 69 untuk kabupaten/kota.

“Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu saja jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan.

Padahal kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.

Pesan Akhir: Reformasi Dulu, Anggaran Menyusul

Melalui pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menaikkan kembali TKD jika tata kelola daerah sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Namun, ia menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi syarat utama sebelum kebijakan itu bisa direalisasikan.

Bagi Purbaya, peningkatan anggaran bukanlah masalah besar, tetapi menjamin uang rakyat digunakan tepat sasaran adalah hal yang jauh lebih penting.

Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dari dana transfer benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah, bukan malah hilang di tengah jalan karena lemahnya pengawasan dan korupsi.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)