Alasan Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat: Jangan Mau Enaknya Doang!

TRIBUNTRENDS.COM - Purbaya Yudhi Sadewa tidak mau membayar utang kereta cepat menggunakan uang negara.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) itu, utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Woosh bukanlah tanggung jawab pemerintah.

Utang  jumbo proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diketahui mencapai Rp116 triliun. 

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut mewacanakan meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meringankan pembiayaan proyek tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ.

Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10) dikutip dari KOMPAS.com, Senin (13/10/2025).

Dengan sistem tersebut, BUMN di bawah Danantara diharapkan mampu mengelola proyek strategis dan risikonya secara mandiri. 

Purbaya menegaskan pentingnya menjaga batas antara peran pemerintah dan korporasi agar tata kelola keuangan negara tetap sehat.

“Jangan ke kita lagi, karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya.

Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government.

Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tambahnya.

Baca juga: Ucapan Berani Menkeu Purbaya: Bandingkan Zaman SBY dan Jokowi, Rakyat Lebih Makmur Dipimpin Siapa?

Purbaya tidak mau membayar utang kereta cepat menggunakan APBN, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek PT KCIC tanpa menggunakan APBN