Langkah Dedi Mulyadi setelah TKD Jabar Dipangkas Menkeu, Optimis Bisa Pembangunan dan Tak Mau Utang

Ini langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah TKD dipangkas oleh Menteri Keuangan Purbaya, optimis bisa melakukan pembangunan

TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil jalur pinjaman daerah, meskipun alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp2,45 triliun.

Dedi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Jawa Barat harus tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan daerah.

Ia meyakini, kemandirian dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Baca juga: Prabowo Dapat Kabar Baik: Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Melesat ke 7 Persen: Jangan Ragu!

“Meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak.

Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, hingga konektivitas internet.

“Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur,” tuturnya.

Prioritaskan Efisiensi dan Kepentingan Publik

Dedi menyadari tantangan besar dalam membangun infrastruktur di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah.

Karena itu, ia memilih langkah efisiensi dengan memangkas pengeluaran pemerintah yang dinilai tidak relevan dengan kepentingan publik.

“Gubernur dan seluruh pejabat serta ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevan dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menegaskan bahwa efisiensi lebih bermanfaat daripada mencari sumber pendapatan baru yang justru dapat menambah beban masyarakat.

“Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat.

Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.

Ia menambahkan, pinjaman daerah memang diperbolehkan, namun harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Pinjam boleh, tapi terukur. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan,” pungkasnya.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)