Gegara Ulah Purbaya, Prabowo Gelar Rapat Tengah Malam Bahas Utang Kereta Cepat, Menkeu Tolak Bayar

Ia memastikan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang besar proyek KCIC yang kini membengkak hingga Rp 116 triliun.

Menurutnya, tanggung jawab penuh atas pembiayaan proyek tersebut berada di tangan Danantara, superholding BUMN yang menaungi berbagai perusahaan pelat merah.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ.

Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Ampuh! Cara Purbaya Ambil Alih Kursi Menkeu dari Sri Mulyani, Ancam Lengsernya Prabowo 2026

Purbaya juga mengingatkan, sejak superholding Danantara terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilainya, kata dia, bahkan bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

Beban Rp 116 Triliun dan Jalan Terjal Proyek Kebanggaan

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diresmikan dengan penuh kebanggaan kini menghadapi tekanan berat.

Selain membengkaknya utang hingga ratusan triliun rupiah, Danantara disebut tengah berupaya mencari cara untuk meringankan beban keuangan proyek, termasuk wacana meminta bantuan APBN langkah yang langsung ditolak Purbaya.

Dengan pernyataan keras dari Kemenkeu dan langkah kehati-hatian dari Istana, masa depan pembiayaan Whoosh kini menjadi teka-teki besar.

Pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara menyelamatkan proyek kebanggaan nasional dan menjaga kredibilitas fiskal negara, agar utang raksasa KCIC tak menjadi bom waktu yang membebani generasi berikutnya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)