Nasib 18 Gubernur yang Geruduk Purbaya, Kena Tegur Tito Karnavian, Sang Mendagri Bela Menkeu

Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa pemangkasan TKD bukan alasan untuk menyerah atau menuding pemerintah pusat.

Ia meminta setiap gubernur untuk melakukan simulasi lengkap, menghitung kebutuhan belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik.

Tito menegaskan, Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik untuk sekolah dan fasilitas kesehatan tidak dipangkas.

“Kalau setelah dihitung benar-benar bermasalah, baru sampaikan,” tegasnya.

Baca juga: Momen Haru di Istana Negara: Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya, Siap Jaga Uang Rakyat!

Lebih lanjut, Tito mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran sejatinya bukan hal baru bagi kementerian atau lembaga pemerintah pusat.

Ia mencontohkan Kemendagri sendiri pernah mengalami pemotongan hingga 50 persen anggaran, namun tetap mampu menjalankan roda pemerintahan.

“Kita tetap bekerja, bahkan di masa COVID saat hanya 25 persen pegawai bekerja di kantor, semuanya bisa berjalan.

Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ,” paparnya.

Menurut Tito, kunci menghadapi situasi fiskal sulit adalah adaptasi dan optimisme, bukan kepanikan.

Sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), sejumlah gubernur mendatangi kantor Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemangkasan TKD.

Pertemuan itu diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Meskipun pemerintah pusat menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun angka tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Kondisi inilah yang membuat para kepala daerah mengeluhkan potensi gangguan terhadap pembangunan dan pembiayaan pegawai.

Baca juga: Rapat Panas di DPR: Dasco, Purbaya dan Tito Bahas Dana TKD Usai Heboh 18 Gubernur Geruduk Menkeu

Di antara mereka yang hadir, terdapat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu.

Sherly dengan nada tegas menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan TKD, karena dampaknya dinilai terlalu besar.

“Semua tidak setuju, karena ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang besar, dan ada janji pembangunan jalan serta jembatan yang menuntut realisasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com (8/10/2025).