Ribut Gegara Dana MBG, Purbaya Ternyata Tangan Kanan Luhut, Terungkap Jejak Akrab Selama 10 Tahun

TRIBUNTRENDS.COM - Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya terlihat sering turun langsung ke lapangan, baik untuk meninjau kinerja bank-bank BUMN maupun mengawasi penyerapan anggaran di berbagai lembaga.

Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke Bank BNI dan Mandiri, di mana ia mengungkap sinyal positif pertumbuhan kredit dan optimisme ekonomi nasional. 

Langkah ini menunjukkan karakter menkeu lapangan bukan hanya duduk di balik meja, tetapi memastikan kebijakan berjalan nyata.

Namun, langkah tegas Purbaya juga sempat memicu perdebatan dengan tokoh senior, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Perselisihan halus itu terjadi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Luhut meminta agar anggaran MBG tidak dipotong, sementara Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap akan dilakukan jika hingga akhir Oktober 2025 dana program itu tidak terserap optimal.

“Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Luhut pun menanggapi dengan nada menolak rencana tersebut, menyebut bahwa pemotongan tidak diperlukan karena penyerapan anggaran sudah membaik.

Meski demikian, Purbaya tetap bersikap diplomatis. Ia mengapresiasi pandangan Luhut, tetapi tetap menegaskan pentingnya evaluasi agar setiap rupiah dari dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Meski sempat berseteru, namun siapa sangka, ternyata Luhut dan Purbaya punya hubungan baik.

Kedekatan keduanya bukan sekadar hubungan profesional biasa. Selama hampir satu dekade, Purbaya menjadi tangan kanan Luhut, mengikuti jejak sang jenderal di setiap posisi strategis yang ia emban di kabinet.

Dari Kantor Staf Presiden hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, nama Purbaya selalu muncul di bawah bayang figur senior tersebut sebuah perjalanan karier yang menggambarkan loyalitas dan kepercayaan tingkat tinggi.

Awal Kedekatan di Lingkar Istana

Kisah karier Purbaya bersama Luhut dimulai pada tahun 2014, ketika Presiden Jokowi pertama kali membentuk pemerintahannya.

Setahun kemudian, tepatnya pada April 2015, Purbaya dipercaya menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).

Saat itu, pucuk pimpinan KSP dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Selama masa jabatannya di KSP (April–September 2015), Purbaya dikenal sebagai sosok yang rajin merumuskan kebijakan strategis lintas sektor.

Ia bekerja langsung di bawah koordinasi Luhut, yang kala itu juga mulai menancapkan pengaruhnya di lingkar dalam Istana.

Baca juga: Momen Haru di Istana Negara: Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya, Siap Jaga Uang Rakyat!

Mengikuti Luhut ke Kemenko Polhukam

Ketika Luhut dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada November 2015, Purbaya kembali ikut diboyong.

Ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Polhukam, mendampingi Luhut hingga masa jabatannya berakhir pada Juli 2016.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan Luhut terhadap Purbaya sudah terbentuk dengan kokoh.

Meski berada di kementerian yang berfokus pada isu politik dan keamanan, Luhut tetap membutuhkan pandangan ekonom Purbaya untuk membaca dinamika kebijakan nasional dari sisi strategis dan ekonomi.

Boyongan ke Kemenko Maritim

Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016. Lagi-lagi,

Purbaya tak ditinggalkan. Ia turut pindah dan menempati posisi Staf Khusus Bidang Ekonomi Kemenko Maritim, di mana ia menjabat hingga Mei 2018.

Di sini, Purbaya menjadi salah satu sosok kunci di balik formulasi kebijakan energi dan kedaulatan maritim.

Ia dikenal mampu menerjemahkan visi besar Luhut terkait pengelolaan sumber daya laut menjadi konsep ekonomi yang terukur dan berbasis investasi.

Naik Kelas di Kemenko Marves

Kepercayaan itu berlanjut ketika nomenklatur kementerian berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada periode kedua Presiden Jokowi, Oktober 2019.

Dalam struktur baru yang lebih luas, Luhut kembali membawa Purbaya naik jabatan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, posisi strategis yang diembannya dari Mei 2018 hingga September 2020.

Posisi ini menjadikan Purbaya salah satu pejabat teknokrat paling berpengaruh di bawah Luhut, menangani isu-isu penting mulai dari energi, migas, kelautan, hingga ketahanan sumber daya nasional.

Puncak Karier: Ketua LPS hingga Menteri Keuangan

Perjalanan panjang Purbaya di bawah arahan Luhut mencapai titik baru pada 3 September 2020, ketika Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2020 yang menetapkannya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di posisi tersebut, ia tidak lagi menjadi bawahan langsung Luhut, tetapi tetap berada dalam orbit pengaruh dan jejaring kerja yang sama lingkar teknokrat strategis yang menjadi pilar ekonomi pemerintahan Jokowi.

Hingga akhirnya, pada tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.

Banyak pengamat menilai bahwa pengalaman panjang Purbaya bersama Luhut menjadi bekal kuat baginya dalam memahami dinamika pemerintahan lintas periode.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong

Garis Waktu Kedekatan Purbaya–Luhut

Jabatan Luhut di Pemerintahan Jokowi:

Kepala Staf Kepresidenan (Agustus 2014 – Oktober 2015)

• Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Agustus 2015 – Juli 2016)
• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Oktober 2019)
• Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Oktober 2019 – Oktober 2024)

Jabatan Purbaya di bawah Luhut:

• Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden (April–September 2015)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Polhukam (November 2015 – Juli 2016)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018)
• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves (Mei 2018 – September 2020)

Kini, ketika Luhut tak lagi aktif di kabinet dan Purbaya melangkah sendiri sebagai nahkoda kebijakan fiskal Indonesia, banyak yang menilai bahwa jejak kedekatan mereka selama satu dekade terakhir telah membentuk karakter kepemimpinan Purbaya yang disiplin, tegas, dan penuh strategi.

Dalam lanskap politik ekonomi nasional, kisah keduanya menjadi potret sinergi antara teknokrat dan negarawan hubungan yang tidak hanya dibangun atas jabatan, tetapi juga atas visi bersama untuk menjaga stabilitas dan masa depan ekonomi Indonesia.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)