Kaltara Ngeluh Soal Jembatan, Menkeu Purbaya Langsung Respon, Siapkan Rp 150 M untuk Pembangunan

Warga Kalimantan Utara mengeluhkan soal jembatan, Menteri Keuangan langsung memberikan respon positif dan akan mengucurkan uang untuk pembangunan

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mendorong percepatan pembangunan jembatan baru di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Langkah ini diambil untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terdepan Indonesia.

Purbaya mengungkapkan rencana tersebut usai mendengar secara langsung keluhan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, yang menyampaikan sulitnya mobilitas warga akibat minimnya infrastruktur penghubung di daerah perbatasan.

Baca juga: Tidak Permanen, Menkeu Purbaya akan Evaluasi Dana Bagi Hasil Jakarta saat Ekonomi Nasional Membaik

Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/11/2025).

“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara.

Dia bilang tempatnya enggak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia semua, karena enggak ada jembatan ke Indonesia,” ujar Purbaya.

Kondisi tersebut, kata Purbaya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Minimnya akses jalan dan jembatan membuat sebagian masyarakat perbatasan lebih mudah berinteraksi dan bertransaksi dengan warga negara tetangga, ketimbang mengakses pusat layanan di wilayah Indonesia sendiri.

Menindaklanjuti hal itu, Kemenkeu akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merealisasikan pembangunan jembatan tersebut.

Purbaya menyebut proyek itu membutuhkan anggaran berkisar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar, tergantung hasil kajian teknis yang dilakukan nantinya.

“Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini.

Itu oleh-oleh buat mereka,” ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mencari skema realokasi anggaran dari program lain agar rencana pembangunan tidak harus menunggu tahun anggaran baru.

Menurut Purbaya, keberadaan jembatan di kawasan perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga simbol kedaulatan dan pemerataan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Purbaya juga menerima kedatangan 18 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di kantornya pada hari yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, para gubernur menyampaikan beragam aspirasi dan keluhan, terutama terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Banyak pemerintah daerah, terutama yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah, mengaku kesulitan menjalankan program pembangunan karena penurunan dana transfer dari pusat.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk infrastruktur jembatan dan jalan penghubung, terancam tertunda.

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk tetap hadir membantu daerah, khususnya wilayah perbatasan yang selama ini sering tertinggal dalam pembangunan.

Ia berharap, dengan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PU, proyek jembatan di Kaltara bisa menjadi contoh nyata perhatian negara terhadap daerah terluar.

Rencana pembangunan ini juga menjadi simbol bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kota besar atau pusat ekonomi, tetapi juga pada wilayah strategis perbatasan yang menjadi beranda depan Indonesia.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)