Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Panggil Dua Menteri: Benarkah Ayah Gibran Minta Perlindungan?

TRIBUNTRENDS.COM - Siang yang hangat di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), menjadi saksi bisu sebuah pertemuan yang menggetarkan panggung politik nasional.

Dua tokoh besar negeri ini, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), duduk dalam pertemuan empat mata yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar: apa yang sesungguhnya dibicarakan di balik pintu tertutup itu?

Pertemuan tersebut, menurut sejumlah pengamat, bukan sekadar silaturahmi dua sahabat politik.

Ada gelombang kepentingan, kalkulasi, dan manuver strategis yang mengalir di balik senyum hangat dan jabat tangan kedua pemimpin itu.

Baca juga: Benarkah Dukungan Jokowi untuk Prabowo-Gibran Dua Periode Demi Selamat dari Kasus Ijazah?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi tak bisa dipisahkan dari ekosistem politik yang tengah memanas di sekitar keduanya. 

Ada kepentingan dan keuntungan yang saling bersinggungan.

“Pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang mengitari keduanya belakangan ini,” ujar Agung dilansir dari Kompas.com, Senin (6/10/2025).

Menurut Agung, sinyal politik semakin kuat ketika setelah pertemuan dengan Jokowi, Presiden Prabowo memanggil dua menteri penting ke kediaman pribadinya di Kertanegara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

“Kejadian setelahnya, pertama presiden memanggil Mendikti Saintek, yang interpretasinya bisa diarahkan soal kasus ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran,” ungkap Agung.

Bagi Agung, langkah itu bukan kebetulan. Pemanggilan Brian Yuliarto terjadi di tengah panasnya isu keaslian ijazah Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai fantastis, Rp125 triliun.

Sementara itu, pemanggilan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, kata Agung, bisa jadi berkaitan dengan ketidakhadiran Jokowi dalam upacara HUT ke-80 TNI yang digelar sehari setelah pertemuan itu.

“Artinya, Jokowi dalam hal ini ingin memastikan bahwa masalah dan dinamika politik yang ia hadapi dapat diselesaikan atau diketahui oleh Presiden Prabowo,” tutur Agung menambahkan, menegaskan bahwa langkah Jokowi merupakan bentuk komunikasi strategis untuk memastikan posisinya tetap aman dalam pusaran politik nasional.

Dinamika Ekosistem Politik dan Wacana Dua Periode

Tak berhenti di situ, Agung juga mengaitkan pertemuan dua presiden ini dengan isu-isu besar dalam orbit politik nasional mulai dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), wacana reshuffle kabinet, hingga dukungan terhadap pasangan Prabowo–Gibran untuk dua periode pemerintahan.

“Sementara soal ekosistem politik, ini bisa terkait soal PSI, reshuffle, dan Prabowo-Gibran dua periode,” jelas Agung.

Baca juga: Perjalanan Roy Suryo Peroleh Salinan Ijazah Jokowi dari KPU, Sebut Ada Kejanggalan Fatal

Agung menilai, Jokowi dalam hal ini juga membawa “aset politik” yang sangat berharga bagi pemerintahan Prabowo.

Tingkat kepuasan publik yang tinggi selama dua periode pemerintahannya dianggap dapat menjadi “energi tambahan” untuk menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan baru.

“Sementara di sisi Presiden Prabowo, kehadiran Jokowi bisa membantu beliau untuk meningkatkan kinerja atau menjaga kepuasan publik sebagaimana dua periode dilakukan Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI,” ujar Agung.

Dengan kata lain, hubungan keduanya kini berada pada posisi saling membutuhkan Jokowi memerlukan jaminan politik dan keamanan dari Prabowo, sedangkan Prabowo memerlukan citra stabilitas dan keberlanjutan yang melekat pada figur Jokowi.

Gema Dukungan Relawan dan Bayang-Bayang “Dua Periode”

Isu keberlanjutan pemerintahan semakin kuat ketika Prabowo disebut telah memerintahkan relawan-relawannya untuk mendukung penuh Prabowo–Gibran dua periode.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, saat pelantikan DPP Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo.

Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Dukungan terbuka ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh Jokowi sendiri. “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Namun, bagi sebagian kalangan, langkah ini dinilai terlalu dini, mengingat Pemilu 2029 masih jauh di depan mata.

Meski demikian, gelombang dukungan itu semakin mempertegas betapa eratnya hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo di periode awal pemerintahan ini.

Baca juga: Kondisi Jokowi Diungkap Ajudan, Pantas Absen saat HUT TNI, Dokter Wanti-wanti Sang Mantan Presiden

Program Makan Bergizi Gratis: Batu Uji Pemerintahan Prabowo

Di tengah dinamika politik tinggi, pemerintahan Prabowo menghadapi ujian berat melalui program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang digadang sebagai simbol pemerintahan pro-rakyat itu tengah diterpa badai kritik akibat serangkaian kasus keracunan massal di sejumlah daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mencatat lebih dari 6.457 orang terdampak hingga 30 September 2025.

“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” paparnya dalam rapat Komisi IX DPR RI.

Namun, pemerintah bersikukuh tidak akan menghentikan sementara atau mematikan program ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa MBG adalah hak dasar warga negara untuk memperoleh asupan gizi layak, bagian dari misi membentuk generasi unggul bangsa.

“Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran,” ujarnya di Kantor Kemenkes, Jakarta (2/10/2025).

Zulhas menambahkan, meski tantangan berat menghadang, pemerintah berkomitmen untuk merespons cepat setiap masalah yang muncul, memperkuat sistem pengawasan, dan menyempurnakan regulasi yang kini tengah difinalisasi di Sekretariat Negara.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas. Respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” tegasnya.

Arah Baru Politik Indonesia

Pertemuan di Kertanegara mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tetapi gema politiknya masih bergaung di seluruh negeri.

Ia mempertemukan masa lalu dan masa depan kekuasaan: Jokowi yang hendak memastikan warisan politiknya tetap terjaga, dan Prabowo yang berupaya membangun fondasi kuat di awal pemerintahannya.

Dalam pusaran isu ijazah, reshuffle, dukungan dua periode, dan krisis MBG, politik Indonesia kembali bergerak dalam irama yang sulit ditebak.

Namun satu hal pasti: Pertemuan dua presiden di Kertanegara bukanlah pertemuan biasa melainkan babak baru dalam sejarah kekuasaan negeri ini.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)