Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Panggil Dua Menteri: Benarkah Ayah Gibran Minta Perlindungan?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mencatat lebih dari 6.457 orang terdampak hingga 30 September 2025.

“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” paparnya dalam rapat Komisi IX DPR RI.

Namun, pemerintah bersikukuh tidak akan menghentikan sementara atau mematikan program ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa MBG adalah hak dasar warga negara untuk memperoleh asupan gizi layak, bagian dari misi membentuk generasi unggul bangsa.

“Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran,” ujarnya di Kantor Kemenkes, Jakarta (2/10/2025).

Zulhas menambahkan, meski tantangan berat menghadang, pemerintah berkomitmen untuk merespons cepat setiap masalah yang muncul, memperkuat sistem pengawasan, dan menyempurnakan regulasi yang kini tengah difinalisasi di Sekretariat Negara.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas. Respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” tegasnya.

Arah Baru Politik Indonesia

Pertemuan di Kertanegara mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tetapi gema politiknya masih bergaung di seluruh negeri.

Ia mempertemukan masa lalu dan masa depan kekuasaan: Jokowi yang hendak memastikan warisan politiknya tetap terjaga, dan Prabowo yang berupaya membangun fondasi kuat di awal pemerintahannya.

Dalam pusaran isu ijazah, reshuffle, dukungan dua periode, dan krisis MBG, politik Indonesia kembali bergerak dalam irama yang sulit ditebak.

Namun satu hal pasti: Pertemuan dua presiden di Kertanegara bukanlah pertemuan biasa melainkan babak baru dalam sejarah kekuasaan negeri ini.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)