Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kecewa Pengunjuk Rasa Penuhi Gedung DPRD dengan Sampah: Nggak Tepat, Deh

TRIBUNNEWS.COM - Gelombang kritik yang dilayangkan publik dengan melakukan unjuk rasa dan melempari Gedung DPRD dengan sampah membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kecewa.

Hal ini dikarenakan massa yang didominasi ibu-ibu membuang sampah ke Gedung DPRD Jawa Barat.

Tindakan tersebut merupakan luapan amarah pada kebijakan anggota dewan dan permintaan untuk penyitaan aset para koruptor.

Para ibu-ibu yang berasal dari sejumlah forum seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran, membuang sampah ke DPRD Jawa Barat.

Pembuangan sampah ke gedung DPRD ini merupakan simbol dari kritik bahwa Gedung DPRD Jawa Barat selayaknya dipenuhi sampah.

Baca juga: Akibat Kerusuhan di Kediri, Kepala Arca Ganesha Hilang, Beruntung Ditemukan Siswa: Dikira Batu Biasa

Video aksi massa melempar sampah ke pagar hingga halaman Gedung DPRD Jawa Barat beredar luas pada Kamis (4/9/2025).

Massa yang didominasi oleh ibu-ibu itu meluapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan anggota dewan dengan membuang sampah ke gedung parlemen daerah tersebut.

Gedung DPRD Jabar sendiri berada di Jalan Diponegoro No. 27, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, hanya sekitar 150 meter dari Gedung Sate.

Letaknya yang strategis di pusat kota kerap menjadi titik aksi demonstrasi terkait isu lokal maupun nasional.

Aksi kali ini diikuti berbagai forum warga, di antaranya Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat massa berusaha melempar sampah plastik ke halaman gedung, namun karena pagar tinggi, sebagian justru tersangkut di luar.

Koordinator aksi, Angga, menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan kerja sama dengan TNI agar kegiatan warga terhindar dari intervensi militer.

“Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," ucapnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Angga juga menekankan pentingnya supremasi sipil sebagai pilar demokrasi, yakni menempatkan kekuasaan tertinggi pada institusi sipil, bukan militer.