Meski baru tersalurkan 40 persen dari target, ada 587.905 ASN dan 146.608 Non-ASN sudah menerima tunjangan, uang langsung masuk ke rekening

TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan para pendidik dengan telah mentransfer tunjangan secara langsung ke rekening pribadi sejumlah 587.905 guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kabar gembira ini, yang bersumber dari unggahan akun Instagram resmi Ditjen GTK pada Sabtu (5/4/2025), menandai langkah signifikan meskipun baru menjangkau 40 persen dari target ambisius pemerintah untuk memberikan tunjangan kepada 1.476.964 guru.

Baca juga: Daftar Nominal Tunjangan Sertifikasi Guru PNS Golongan I-IV, Ini Cara Ceknya di Info GTK 2025

"Sebanyak 587.905 guru ASN daerah atau sekitar 40 persen dari sasaran 1.476.964 guru telah menerima transfer langsung tunjangan guru," demikian bunyi pengumuman yang disambut antusias di linimasa Instagram Ditjen GTK Kemendikbud pada hari yang sama.

Tak hanya fokus pada ASN daerah, perhatian pemerintah juga tertuju pada para pahlawan pendidikan non-ASN, di mana sekitar 31 persen atau 146.608 guru telah merasakan manfaat serupa.

Lebih membanggakan lagi, sebanyak 71.166 guru di antara mereka telah menerima kucuran dana sebesar Rp 2 juta per bulan, sebuah realisasi janji yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peta penyaluran tunjangan ini, beberapa daerah tampil sebagai garda terdepan dalam efisiensi.

Papua Selatan menjadi sorotan dengan capaian 92 persen, disusul kecekatan Kabupaten Karang Asem, Bali, yang mencapai 93 persen, serta Kota Magelang,

Jawa Tengah, dengan angka impresif 88 persen.

Tak ketinggalan, semangat kerja cepat juga terlihat di Kota Bengkulu dengan 91 persen dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, yang berhasil menyalurkan hingga 85 persen.

Keberhasilan beberapa daerah ini dalam mempercepat proses pencairan tunjangan ternyata didukung oleh beberapa faktor kunci.

Pertama, munculnya kesadaran tinggi dari para guru untuk proaktif memutakhirkan data diri mereka dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kedua, inisiatif guru yang sigap melakukan verifikasi dan validasi data rekening melalui platform Info GTK.

Dan yang tak kalah penting, adalah responsibilitas serta kecepatan pemerintah daerah dalam memproses pengusulan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi para guru yang datanya telah terjamin validitasnya.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)