5. Bukan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Rini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pengumuman dan proses seleksi di berbagai instansi untuk memastikan bahwa pelamar yang sudah lulus seleksi tetap diangkat sebagai ASN.

Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian bagi Peserta

Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi ribuan peserta yang telah lolos seleksi.

Sejak pengumuman penundaan, banyak peserta yang kini berada dalam situasi sulit, mengingat mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama dengan harapan akan segera dilantik sebagai ASN.

Kini, mereka harus menghadapi ketidakpastian selama hampir satu tahun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti dampak ekonomi yang besar akibat penundaan ini.

"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," ujarnya.

Para peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka kini berada dalam posisi menganggur hingga Oktober 2025.

Hal ini berisiko menyebabkan kerugian potensial yang cukup besar bagi individu tersebut, yang diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp 27 juta per orang, dengan asumsi rata-rata gaji ASN baru sekitar Rp 3 juta per bulan.

Efek Domino pada Ekonomi

Penundaan ini juga memicu efek domino terhadap perekonomian nasional. Bhima menjelaskan bahwa keputusan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran semu.

Dengan banyaknya peserta CPNS yang tidak memiliki pekerjaan sementara sektor swasta sedang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah pengangguran akan bertambah.

"Fungsi pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja, terutama ketika sektor swasta sedang lesu." ucap Bhima.

"Jika mereka harus menunggu hingga Oktober 2025, maka ada dampak ekonomi yang cukup besar," kata Bhima.