Berita Viral

TERIAKAN Emak-emak saat Demo di Kantor Bupati Pohuwato Gorontalo, Massa Pasrah Dipukul Polisi: Ampun

Editor: jonisetiawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Polisi pukul para pendemo dan pelaku pembakaran kantor Bupati Pohuwato Gorontalo, Kamis, (21/9/2023).

Sebelumnya diberitakan, pengunjuk rasa yang berjumlah ribuan orang menuju Kota Marisa yang menjadi ibu kota Pohuwato. Mereka berkumpul sejak pagi di lapangan Desa Buntulia Utara.

Setelah agak siang warga semakin bertambah, mereka bergerak menuju kantor dan melakukan perusakan PT PETS, kantor bupati, gebung DPRD, dan KUD Dharma Tani.

Para pengunjuk rasa ini menamakan diri sebagai Aliansi Majelis Permusyawaran Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Ahliwaris Pohuwato. 

Mereka menuntut tali asih tanah dari PT PETS selaku perusahaan tambang.

Selain kantor bupati yang terbakar, fasilitas lain ikut dirusak yakni kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Kantor perusahaan tambang PT PETS.

Pemerintah belum menghitung total kerugian dari aksi anarkisme tersebut.

“Kami menyelamatkan diri, saat kantor kami sedang terbakar,” kata Ariyawan Mohamad, salah seorang pegawai di Kantor Bupati Pohuwato.

Baca juga: Niatnya Bakar Sampah, ODGJ di Bogor Tak Sengaja Bakar Bangunan Sekolah, Ludes Dilalap Si Jago Merah

Api membakar Kantor Bupati Pohuwato saat demonstrasi penambang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Kamis (21/9/2023). (Antara)

Secara terpisah, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyesalkan pembakaran kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan sekelompok orang, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, aksi tersebut harusnya tidak dilakukan karena hanya akan merugikan masyarakat.

Penjagub Ismail tiba di Pohuwato sekitar pukul 18.30 Wita. Ia langsung menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, Danrem 133/NW Brigjen TNI Totok Sulistyono dan Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga.

“Saya terus terang saja menyesalkan adanya pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa. 

Sudah dilakukan upaya dialog oleh Pak Kapolda ternyata massa aksi tidak bersedia dan melakukan perusakan,” kata Ismail.

“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya. 

Kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. 

Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas Ismail dengan mata berkaca-kaca.

Halaman
1234