Kemudian terakhir nanti berkaitan dengan kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut, karena ini strategis dan juga punya potensi risiko," pungkas Iwan.

Baca juga: Viral Pasangan Pengantin Baru Videokan Aktivitas Malam Pertama, Sibuk Timbang Emas Hadiah Pernikahan

Perlu diketahui, pembangunan rumah tapak menteri di IKN dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Ciriajasa Engineering Consultant, kerja sama operasi (KSO).

Ruang lingkup kontraknya meliputi perencanaan perancangan persil, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

Lokasi rumah jabatan menteri ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-BWP 1A-West Residence dengan Persil 104 dan 105 dengan total luas lahan 23,94 hektar.

Di Persil 104 akan dibangun 24 unit dengan luas lahan 12,89 hektar.

Sementara di Persil 105 akan dibangun 12 unit dengan luas lahan 11,05 hektar.

Perencanaan Istana Wapres dan Gedung DPR RI di IKN Nusantara

Salah satu gedung yang juga prioritas dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah gedung DPR RI dan Istana Wakil Presiden.

Kedua gedung ini masih dalam tahap perencanaan.

Diperkirakan, masa perencanaan tersebut tak sampai setahun.

Baca juga: Viral Sosok Wanita Pemilik Janggut Terpanjang di Dunia, Kini Bahagia Hidup Bersama 5 Kekasih

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, proses perencanaan tersebut diperkirakan tidak sampai satu tahun dari saat ini. Dia menambahkan, sebagian proyek pembangunan gedung di IKN yang sempat disayembarakan juga masih dalam proses perencanaan.

"DPR belum, masih perencanaan, (istana) wapres perencanaan juga," ujar Diana ditemui di Gedung DPR, Selasa (24/1).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada proyek IKN yang akan ditender di tahun ini. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30 an paket," ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/1).