Berita Viral

Wujud Rumah Menteri di IKN Nusantara, Satu Unit Seharga Rp 14,4 Miliar, Sudah Termasuk Perabotan

Editor: Galuh Palupi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wujud rumah untuk menteri di IKN Nusantara

TRIBUNTRENDS.COM - Pembangunan rumah untuk para menteri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur memakan biaya hingga Rp 520 miliar.

Sebanyak 36 rumah untuk menteri dibangun dengan harga per unit mencapai Rp 14,4 miliar.

Hal ini pun sempat menjadi sorotan masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memberikan jawaban saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Rabu (25/1/2023) lalu.

"Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Adapun spesifikasi rumah ini, masing-masing dirancang dengan luas bangunan dan lahan 580/1.000 meter persegi.

Baca juga: Apa Arti Funkot Istilah Viral TikTok? Singkatan Jenis Musik Hits di Sosmed, Ternyata Ini Maknanya

Wujud rumah untuk menteri di IKN Nusantara (PUPR)

Mencakup satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak, satu kamar mandi utama, ruang keluarga, balkon, koridor, foyer kamar utama, dan ruang baju.

Selain itu, terdapat pula ruang makan, ruang kerja, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur kering, area kedinasan, tangga luar, teras, hall of fame, toilet, koridor, tangga utama indoor, dan teras deck belakang.

Fasilitas lainnya adalah garasi dengan kapasitas dua mobil, ruang pompa, kamar tidur sopir, kamar mandi sopir, koridor plus tangga servis, dapur basah, gudang, kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, dan ruang cuci serta jemur.

Desain rumahnya pun terdapat dua tipe.

Yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi serta luas lahan 1.000 meter persegi.

"Jadi nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati tinggal masuk saja itu (tanpa perlu membawa barang/furniture)," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit demi memastikan kesesuaian biaya dan sebagainya.

"Bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang.

Di depan berkaitan dengan pemrograman dan pengadaan barang dan jasanya.

Halaman
123