Daftar Kebijakan & Program Andalan Ridwan Kamil yang telah Dibredel Dedi Mulyadi di Jawa Barat

"Kok operator bisa ada di kebijakan?" ucap Dedi, yang menilai bahwa keberadaan tim tersebut tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan fungsi pemerintahan yang lebih terstruktur.

3. Penghapusan Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Barat, ia akan fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Jabar.

Program ini sempat terhambat karena adanya ketentuan mengenai sertifikat dan pembatasan kawasan kumuh yang diatur oleh gubernur sebelumnya.

Dedi pun menegaskan bahwa ia akan mencabut keputusan tersebut dan menyederhanakan proses pembangunan rumah untuk warga miskin.

"Nanti saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu. Saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin akan dibangun," ujar Dedi.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan perumahan layak tidak terhambat oleh prosedur yang dianggap membingungkan atau tidak relevan.

4. Jabar Quick Response & PIPPP, Pembaruan Kebijakan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin

Sebelum Dedi Mulyadi menjabat, Pj Gubernur Bey Machmudin juga telah menghapus sejumlah program yang diluncurkan oleh Ridwan Kamil, termasuk Jabar Quick Response (JQR) dan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP).

JQR, yang berfungsi sebagai lembaga bantuan kemanusiaan dan pertolongan pertama untuk warga Jabar, kini dikembalikan kepada dinas terkait seperti Dinsos, Dinkes, dan BPBD, serta dikelola melalui aplikasi Sapawarga.

Bey menjelaskan bahwa pengembalian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), memastikan bahwa setiap dinas menjalankan fungsi utamanya dengan lebih maksimal.

Menyongsong Pemerintahan yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

Dengan langkah-langkah ini, Dedi Mulyadi berusaha untuk menyusun ulang kebijakan yang lebih tepat guna dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif, tanpa terjebak dalam birokrasi yang rumit atau program-program yang kurang relevan.

Penghapusan dan penyesuaian kebijakan ini mencerminkan visi Dedi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien dan terfokus pada masalah-masalah utama, seperti kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya di Jawa Barat.