Daftar Kebijakan & Program Andalan Ridwan Kamil yang telah Dibredel Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Daftar Kebijakan & Program Unggulan Ridwan Kamil yang Dibredel Dedi Mulyadi di Jabar: Ini Alasannya!

TRIBUNTRENDS.COM - Inilah daftar kebijakan dan program andalan dari Mantan Gubernur Ridwan Kamil yang kini dibredel alias dihapus oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

Menjadi langkah terobosan dalam masa kepemimpinannya, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih telah memutuskan untuk menghapus sejumlah program dan kebijakan andalan yang dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, ia ingin memastikan keberlanjutan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan begitu, keluhan masyarakat bisa segera diterima oleh pemerintah daerah Jawa Barat yang kini ia pimpin. 

Berikut daftar kebijakan dan program andalan dari Ridwan Kamil yang kini dibredel oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat:

1. Program Sekoper Cinta

Selain itu, Bey juga membubarkan Sekoper Cinta, program yang bertujuan untuk memberdayakan ibu rumah tangga agar mandiri secara ekonomi.

Program ini bertujuan memperkuat peran ibu rumah tangga dalam perekonomian keluarga, namun dinilai kurang berdampak besar. 

Oleh karena itu, Bey memilih untuk mengurangi dan mengalihkan fokus pada program yang dinilai lebih relevan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2. Penghapusan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ)

Dedi juga berencana untuk menghapus Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang sebelumnya berfungsi untuk akselerasi berbagai dinas di Pemprov Jabar.

Tim ini, meskipun sudah dibubarkan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, masih ada di sejumlah OPD, termasuk Badan Kepegawaian, dan berperan dalam sejumlah program teknis seperti tim IT di dinas-dinas terkait.

Dedi mengungkapkan keheranannya atas keberadaan tim ini, yang memiliki kewenangan dalam memberi rekomendasi kebijakan.