Jadwal Pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK Terkait Kasus Korupsi Bank BJB yang Libatkan Yuddy Renaldi

Dengan pemanggilan Ridwan Kamil yang direncanakan setelah Lebaran, penyelidikan kasus ini akan terus berlanjut dengan memeriksa berbagai pihak terkait.

KPK diharapkan dapat mengungkap lebih banyak informasi seputar dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

Kasus ini masih menjadi sorotan publik, terutama mengingat keterlibatan tokoh penting seperti Ridwan Kamil, yang memiliki peran sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dengan fungsi ex-officio di Bank BJB.

Proses penyelidikan yang transparan dan objektif sangat dinantikan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Jalan Panjang Kasus Bank BJB yang Seret Nama Yuddy Renaldi & Ridwan Kamil

 Inilah perjalanan kasus korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB yang menyeret nama Mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam kasus ini, muncul dugaan adanya mark up iklan yang membuat negara mengalami kerugian mencapai Rp222 miliar. Buntut dari kasus ini, rumah Ridwan Kamil di Bandung sempat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah barang dan aset pun disita oleh pihak KPK untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kini  telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Meski namanya turut terseret dalam kasus Bank BJB, Ridwan Kamil dengan tegas membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. 

Ia mengaku baru mengetahui adanya dugaan mark-up anggaran tersebut melalui pemberitaan media.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) semakin mencuat ke publik. Kasus ini mengarah pada dugaan mark-up anggaran belanja iklan yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar.

Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi pun terlibat dalam kasus ini, memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula dari dugaan mark-up anggaran belanja iklan yang dilakukan Bank BJB selama periode 2021-2023.

KPK menemukan bahwa belanja promosi yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary Bank BJB sebesar Rp 409 miliar, yang digunakan untuk biaya penayangan iklan di berbagai media.