Awal Mula Perseteruan William Anderson 'Codeblu' dengan Bos Toko Kue CT, Pemerasan hingga Diboikot

TRIBUNTRENDS.COM - Inilah awal mula perseteruan food vlogger William Anderson 'Codeblu' dengan bos Toko Kue CT yang kini berujung ke ranah hukum.

Sosok William Anderson, yang dikenal dengan nama Codeblu, kini tengah menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam sebuah kontroversi yang menuduhnya melakukan pemerasan terhadap pengusaha Toko Kue CT.

Dalam kasus ini, Codeblu dituding telah meminta uang sebesar Rp330 juta setelah memposting review negatif tentang toko kue tersebut.

Kabarnya, Codeblu bersedia menghapus ulasan negatifnya jika pihak Toko Kue CT bersedia membayar sejumlah uang yang diminta.

Kasus ini menjadi viral dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), yang mulai mengkritisi maraknya konten review yang belum terverifikasi dengan baik dan dapat merugikan pelaku usaha.

Selain itu, pihak Toko Kue CT merasa dirugikan dan diperas karena tuduhan tersebut, yang mengarah pada kerugian reputasi mereka.

Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam pembuatan konten dan perlunya verifikasi informasi yang lebih ketat agar tindakan seperti ini tidak merugikan banyak pihak, baik pengusaha maupun konsumen.

Awal Mula

15 November 2024

Codeblu mengunggah ulasan di media sosial yang mengklaim bahwa Toko Kue CT mendistribusikan nastar berjamur ke sebuah panti asuhan.

Codeblu mengaku mendapatkan informasi ini dari seorang sumber yang diduga bekerja di toko tersebut. Tak hanya itu, Codeblu juga menyinggung buruknya kondisi dapur toko.

17 November 2024

Pihak Toko Kue CT memberikan bantahan secara resmi, menyatakan bahwa hasil tinjauan internal mereka tidak menemukan bukti terkait tuduhan tersebut.

Mereka juga menegaskan bahwa produk yang didistribusikan dalam program CSR (Corporate Social Responsibility) telah melewati quality control yang ketat dan aman untuk dikonsumsi. 

Meskipun sudah dibantah, Codeblu tetap melanjutkan unggahan video berisi teguran terhadap toko kue tersebut, yang semakin memicu perhatian publik dan memunculkan kritik terkait verifikasi informasi yang kurang memadai dalam ulasan-ulasan tersebut.

Klarifikasi Toko Kue CT dan Permintaan Maaf Codeblu

27 Februari 2025

Toko Kue CT mengeluarkan klarifikasi lebih lanjut, menjelaskan bahwa kue yang diduga berjamur itu bukan berasal dari mereka.

Ternyata, kue tersebut berasal dari seorang mantan karyawan vendor maintenance yang bertindak tanpa sepengetahuan manajemen toko.

Pihak toko juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami kerugian reputasi akibat tuduhan yang tidak berdasar tersebut.

28 Februari 2025

Codeblu mengunggah video permintaan maaf kepada Toko Kue CT, mengakui bahwa informasi yang disebarkannya sebelumnya berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

Ia menyadari bahwa tindakannya telah merugikan pihak toko kue CT serta menyebabkan keresahan di masyarakat.

Codeblu berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di masa mendatang.

Dugaan Pemerasan

1 Maret 2025

Kontroversi semakin memanas dengan munculnya tuduhan pemerasan terhadap Codeblu.

Beredar kabar bahwa Codeblu meminta uang sebesar Rp 350 juta kepada Toko Kue CT sebagai imbalan untuk menghapus ulasan negatif yang telah dipublikasikan. 

Tuduhan ini semakin memperkeruh situasi dan membuat publik semakin terpecah.

Pada 2 Maret 2025, Theresia Rosalinda, istri Codeblu, membantah tuduhan pemerasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Rp 350 juta tersebut adalah tarif resmi untuk jasa konsultasi yang ditawarkan oleh Codeblu, dan bukan sebagai pembayaran untuk menghapus ulasan negatif.

Theresia menegaskan bahwa suaminya tidak melakukan pemerasan.

Tanggapan DPR

Kontroversi ini akhirnya menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, mengkritik maraknya konten review makanan yang tidak terverifikasi dengan baik, yang bisa merugikan pelaku usaha kuliner dan konsumen.

Ia juga menyoroti adanya kelengahan dari Kementerian Perdagangan dalam melindungi kedua belah pihak, dan mendesak agar ada tindakan tegas terhadap kreator konten yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang jelas dan dapat merugikan pihak lain.

Kontroversi ini semakin menyoroti pentingnya verifikasi informasi yang akurat sebelum disebarkan oleh kreator konten.

Hal ini juga mempertegas perlunya regulasi yang lebih ketat terkait pengawasan terhadap praktik konten digital, untuk melindungi reputasi pelaku usaha dan masyarakat dari dampak negatif ulasan yang tidak berdasar atau menyesatkan.

(TribunTrends.com/TribunJakarta/Satrio Sarwo)