Selamat! NIK KTP Anda Terdaftar untuk Bansos PKH & BPNT 2025, Ini Tanda-tandanya, Klik Link Resmi

TRIBUNTRENDS.COM - Berikut tanda-tanda NIK KTP terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT 2025, cek di link resmi.

Proses pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako tahap pertama tahun 2025 telah dimulai. 

Untuk memastikan status Anda sebagai penerima, silakan cek melalui laman resmi di cekbansos.kemensos.go.id.

Cukup masukkan NIK KTP, nama lengkap, dan data lainnya sesuai yang tertera pada identitas Anda untuk melakukan pengecekan.

Jika Anda tercatat sebagai penerima bansos, akan muncul tanda-tanda berikut di halaman hasil pencarian

Baca juga: Cek Penerima Bansos Dana PIP 2025: Cair Jutaan Rupiah, Login Sekarang di pip.kemdikbud.go.id

Situs akan memunculkan hasil pencarian apakah nama Anda masuk dalam daftar sebagai penerima bansos atau tidak. 

Catatan: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai wilayah yang diinputkan.

Jika masuk dalam penerima bansos, maka akan tertulis bansos apa saja yang diterima lengkap dengan status apakah sudah disalurkan serta periode penyaluran.

Namun jika tidak termasuk dalam penerima bansos, maka akan tertulis keterangan "Tidak Terdapat Peserta / PM."

Tanda-tanda Penerima Bansos

• Nama Anda tercantum sebagai penerima bantuan.
• Jenis bantuan yang diterima (PKH atau BPNT/Sembako).
• Periode bantuan yang sedang berlangsung.

Pastikan data yang Anda masukkan sesuai untuk mempermudah proses verifikasi.

Selain itu, bagi penerima yang telah diverifikasi, dana bansos dapat diambil melalui bank yang ditunjuk atau e-warong resmi sesuai petunjuk dari Kementerian Sosial. 

Segera cek status Anda dan manfaatkan bantuan ini dengan bijak untuk mendukung kebutuhan sehari-hari!

Sementara, mengutip akun Instagram Kemensos, penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 1 akan dipercepat awal tahun 2025.

Baca juga: Mau Bansos PKH Rp750.000 untuk Ibu Hamil? Daftar Sekarang, Cuma Butuh HP dan NIK KTP

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan soal percepatan pencairan itu.