CPNS 2024: Contoh 10 Soal SKB Mahkamah Agung, Lengkap Kunci Jawaban dan Bobot Nilai Jabatan

TRIBUNTRENDS.COM - Simak CPNS 2024 Contoh 10 Soal SKB Mahkamah Agung, Lengkap Kunci Jawaban dan Bobot Nilai Jabatan

Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah bisa mengakses kisi-kisi atau materi pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 2024. 

SKB bertujuan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan tahapan yang harus dilakukan peserta setelah dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan jadwal seleski CPNS 2024, maka tes SKB akan diselenggarakan mulai 9 - 20 Desember 2024.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Dengan bobot 60 persen dari nilai total, SKB memiliki pembobotan berbeda untuk setiap jabatan:

1. Jabatan Perawat Terampil, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, serta Dokumentalis Hukum: Menggunakan CAT BKN, dengan bobot 100 persen dari nilai SKB.
2. Jabatan Lainnya:

• CAT BKN: Bobot 70 persen dari nilai SKB.
• Wawancara: Bobot 10 persen dari nilai SKB.
• Tes Kesegaran Jasmani/Kesamaptaan: Bobot 20 persen dari nilai SKB.

Berikut ini beberapa soal SKB CPNS 2024 Mahkamah Agung yang bisa dijadikan latihan:

1. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah...
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
Jawaban: D

2. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara
Jawaban: A

Baca juga: CPNS 2024: Contoh 35 Soal SKB Formasi Fisioterapis Lengkap Kunci Jawaban, Pasti Lulus dan Berhasil

3. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Jawaban: C

4. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Jawaban: E

5. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
Jawaban: A

6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang…
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Jawaban: D

7. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi
Jawaban: D

8. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara
Jawaban: A

9. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta menegakkan kode etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A

10. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2
Jawaban: D

(TribunTrends.com)