3 Politisi Ini Mengaku Ditawari Prabowo jadi Menteri, Luhut Binsar Menolak, Sufmi Dasco: Mana Betah

TRIBUNTRENDS.COM - Tiga politisi ini mengaku ditawari Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinetnya sebagai menteri.

Seperti yang diketahui, ada sejumlah nama yang akan mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ketiga politisi ini mengaku ditawari namun ada yang memilih untuk menolaknya.

Baca juga: Raffi Ahmad Diisukan Masuk Bursa Menteri, Prabowo Sebut Sebagai Staf, Gerindra: Menjadi Pertimbangan

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Tapi, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi di kabinet Jokowi itu menolak tawaran Prabowo.

Luhut lebih tertarik jika dipercaya menjadi penasehat Prabowo Subianto di pemerintahan 5 tahun mendatang. Itu pun jika diminta oleh Prabowo.

"Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak. Tapi, saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta," kata Luhut kepada wartawan di Kawasan Kura Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu (18/5/2024).

Terkait dengan kelanjutan program-program pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Luhut menilai Prabowo akan melakukan hal itu.

Keyakinan tersebut berdasarkan hasil obrolannya bersama Menteri Pertahanan itu.

"Sederhana aja, karena ini kan akan berbuat baik pada Indonesia. Saya kira Pak Prabowo punya jiwa patriotisme yang tinggi. Saya bicara sama beliau, beliau akan meneruskan ini," ujar Luhut.

Meski demikian, ia memandang Prabowo tentu akan melakukan penyesuaian terkait dengan kelangsungan program-program Jokowi yang ada saat ini.

Baca juga: Diisukan Masuk Bursa Menteri Prabowo, Eko Patrio Ikut Perintah Partai: Siap Ditempatkan Dimana Saja

"Mungkin di sana-sini ada nanti penyesuaian. Tapi saya pikir apa yang telah diletakkan oleh Pak Joko Widodo adalah satu fondasi yang sangat-sangat baik," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Luhut pernah menyatakan hal serupa. Ia menyebut tak akan menerima jika ditawari menjadi menteri lagi.

Luhut menyatakan istrinya keberatan jika Luhut kembali menjabat sebagai menteri.

"Tidak. Kalau saya jadi menteri lagi, cukup lah sudah. Ya kalau beri saran-saran tidak apa-apa. Kalau jadi menteri, istri saya tidak setuju," ungkap Luhut, Rabu (14/2/2024).

2. Khofifah Indar Parawansa 

Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku mendapat tawaran untuk menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Namun, Khofifah menolak tawaran tersebut karena ia memilih untuk kembali bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024.

"Ada, ada (tawaran). Tapi saya sudah menyampaikan dari awal, saya mohon diberi kesempatan untuk kembali memimpin dan menjaga Jawa Timur," katanya saat menghadiri halalbihalal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2024).

Ia menyebut ingin kembali menjadi gubernur demi memajukan dan membuat Jawa Timur lebih hebat.

Khofifah mengaku ingin menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Jawa Timur lewat program sekolah taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur.

Program sekolah taruna tersebut bekerja sama dengan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni  Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian RI.

Ia mengalokasikan 20 persen kuota siswa sekolah taruna untuk warga di luar Jatim.

Baca juga: 3 Nama Diisukan jadi Menteri Keuangan Prabowo-Gibran, Ada Budi Gunadi Sadikin, Tak Ada Sri Mulyani?

“Untuk non Jatim kita beri porsi 20 persen, yang (porsi) lain adalah untuk masyarakat Jatim karena untuk sekolah di taruna-taruna itu kedisiplinannya luar biasa, kualitasnya juga Alhamdulillah luar biasa,” kata dia.

“Dan ini banyak sekali yang kemudian tertarik berminat untuk sekolah di 5 SMA taruna yang ada di Jatim," tambahnya.

Jawa Timur, lanjut Khofifah, juga menerima banyak apresiasi saat ia menjabat sebagai gubernur, termasuk penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo.

"Insyaallah itu prestasi-prestasi yang mudah-mudahan bisa kita tingkatkan kemanfaatannya untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya Jawa Timur," ujar dia.

Rencananya, ia akan kembali berduet dengan Emil Dardak, mantan wakil gubernurnya, pada Pilgub Jatim 2024.

Keduanya tengah berusaha mengomunikasikan wacana tersebut kepada partai-partai yang mengusung

"Jadi (saya dan Emil) sama-sama berikhtiar mengomunikasikan dengan partai-partai pengusung. Karena kan saya, Golkar, Gerindra, suaranya lebih besar dari Demokrat, jadi komunikasi sedang dan terus kita lakukan," ujar Khofifah.

3. Sufmi Dasco Ahmad

Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah meminta Ketua Harian DPP Partai Gerindra untuk masuk ke kabinetnya.

Wakil Ketua DPR RI itu diminta untuk menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

"Gue sudah diminta (untuk menjadi Mensesneg)," kata Dasco kepada wartawan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kamis (25/4/2024).

Namun demikian, Sufmi Dasco tidak menjelaskan apakah dirinya menerima atau menolak tawaran tersebut.

Dirinya hanya mengatakan tidak sanggup menjadi Mensesneg karena harus selalu mendampingi presiden setiap saat.

“Gua mana betah,” kata dia.

Daftar 61 nama calon menteri Prabowo-Gibran yang beredar

• Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia: Erick Thohir
• Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup: Hatta Rajasa
• Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Tito Karnavian
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Wakil Menteri Pertahanan: M. Herindra
• Menteri Sekretaris Negara: Ahmad Muzani
• Wakil Menteri Sekretaris Negara: Nezar Patria
• Menteri Sekretaris Kabinet: Rosan Roeslani
• Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco
• Menteri Luar Negeri: Fadli Zon
• Wakil Menteri Luar Negeri: Teuku Riefky Harsya
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Joko Santoso
• Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Helmi Yahya
• Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
• Wakil Menteri Agama: Asep Saepudin Jahar
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yusril Ihza Mahendra
• Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Hotman Paris Hutapea
• Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Arif Satria
• Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi: Ace Hasan Syadzily
• Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Terawan
• Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi: Benny Oktavianus
• Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati
• Wakil Menteri Sosial, Kesejahteraan, Perempuan dan Anak: Grace Natalie
• Menteri Riset & Kepala BRIN: Dudung Abdurachman
• Menteri Ketenagakerjaan: Ahmad Doli Kurnia Tanjung
• Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Agus Jabo
• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Wakil Menteri Perindustrian: Haris Rusly Moti
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Rauf Purnama
• Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Oki Muraza
• Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Ridwan Kamil
• Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
• Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati
• Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas: Kartika Wirjoatmodjo
• Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia
• Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Budi Arie Setiadi
• Wakil Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital: Kailani
• Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
• Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
• Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Bambang Eko S.
• Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Habiburokhman
• Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
• Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Dedy Permadi
• Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni
• Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono
• Wakil Menteri BUMN: T. Helmi
• Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu
• Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
• Wakil Menteri Muda Pemuda dan Olahraga: Arief Rosyid Hasan
• Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Maruarar Sirait
• Wakil Menteri Koperasi, UMKM dan Pasar Tradisional: Sudaryono
• Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumban Gaol
• Kepala BIN: I Nyoman Cantiasa
• Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi
• Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
• Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro
• Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Baca juga: Isu Menteri di Pemerintahan Prabowo jadi 40, Anies Tak Persoalkan, Ganjar: UU Sudah Batasi Jumlahnya

Jumlah Kementerian Jadi 40

Sejak pekan lalu kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran disebut-sebut akan membentuk 'kabinet gemuk' dalam pemerintahannya dengan 40 kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ide semacam itu murni merupakan hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

Oleh sebab itu, menurut Habiburokhman, Prabowo pun memiliki hak untuk menambah atau pun mengurangi jumlah kementerian sebagai instrumen pendukung pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat merespons isu munculnya rencana pembentukan kementerian baru dengan jumlah total 40 kementerian.

"Baik secara substansi, baik konstitusi (pembentukan kementerian) itu ada di Pak Prabowo, sebagai presiden elected."

"Apakah (tim yang) besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun mendukung jika Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah."

"Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman.

Habiburokhman pun meminta kepada publik untuk tidak membaca bentuk 'besar' itu identik dengan badan gemuk yang memiliki gaya hidup tidak sehat.

Baginya, postur gemuk di jajaran kabinet lain halnya dengan postur tubuh manusia.

Sehingga, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman. 

(TribunTrends/Tribunnews)