Isu Menteri di Pemerintahan Prabowo jadi 40, Anies Tak Persoalkan, Ganjar: UU Sudah Batasi Jumlahnya

TRIBUNTRENDS.COM - Beredar isu ada pertambahan jumlah menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Kabarnya, mereka akan menambah jumlah kementerian yang semula 34 menjadi 40.

Sederet tokoh politik pun menanggapi isu yang beredar ini.

Menyikapi hal tersebut, mantan calon wakil presiden Mahfud MD mengaku tidak suka dengan wacana penambahan jumlah kementerian.

Menurutnya, politik di Indonesia sekarang dalam kondisi kurang baik, di mana kerap membagi jabatan yang kurang profesional.

Baca juga: Beredar Bocoran Nama Menteri & Wamen, Gibran Bicara soal Susunan Kabinet: Semua Kami Minta Masukan

"Sekarang, tadi saya katakan, sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus lho. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macam lah," ucap Mahfud Mahfud di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Mantan Menkopolhukam itu menuturkan setiap Pilpres selesai, jabatan-jabatan setingkat menteri terus bertambah.

"Itu lima kali Pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya. Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudah, menang, ya menang, lakukan sesuai dengan kembali ke yang profesional," ungkapnya.

Akomodasi Pendukung

Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mengingatkan soal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal ini ia sampaikan untuk menjawab wacana penambahan kursi menteri dari 34 menjadi 40 di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang Pilpres, maka wacana itu bukan langkah yang tepat.

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar.

Selain itu, politik akomodasi juga ia sebut tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam UUD 1945.