Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024, PDIP Enggan Dukung, Hasto: Semua Boleh, Kecuali Mas Bobby

TRIBUNTRENDS.COM - Bobby Nasution akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) pada November 2024 mendatang.

Namun menantu Presiden Joko Widodo itu tidak akan mendapatkan dukungan dari PDIP.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Golkar Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Edy Rahmayadi Lewat PDIP? Pengamat: Kompetisi Menarik

Permusuhan yang terjadi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbuntut panjang.

Kini, PDIP menutup pintu untuk mendukung keluarga Jokowi, jiak sekiranya ingin ikut Pilkada Serentak di daerah mana pun.

Luka yang belum terobati, membuat Megawati dan PDIP mengharamkan keluarga Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi dianggap berkhianat pada Pilpres 2024, yakni menelikung hukum dalam proses pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Sejak saat itu, hubungan Megawati bersama PDIP dengan Jokowi retak alias bermusuhan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatra Utara 2024.

Menurut Hasto, siapa saja boleh mendaftar untuk didukung oleh PDIP dalam Pilkada Sumut, kecuali Bobby Nasution.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatra Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar, kecuali Mas Bobby itu usulan dari bawah," kata Hasto dikutip dari Kompas.com.

Selain di Sumatra Utara, Hasto mengungkapkan perkembangan persiapan PDIP menyambut Pilkada Kota Solo.

Hasto mengatakan, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sudah membuka pendaftaran bagi siapa pun calon-calon kepala daerah Kota Solo yang ingin didukung partai banteng.

Baca juga: Cari Pendamping, Slamet Somosentono Siap Maju Pilkada Banyuasin 2024, Lobi PKB, PKS hingga PAN

"Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," ujarnya.

Meski mengaku sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah, PDIP tetap memprioritaskan agar penyelenggara pemilu memastikan terlebih dulu tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam Pilkada mendatang.