Disebut Politisasi Bansos, Menteri Investasi Bahlil Tanggapi Sindiran Faisal Basri 'Gak Pernah Bagi'

TRIBUNTRENDS.COM - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyindir menteri-menteri yang vulgar melakukan politisasi bansos.

Dalam sindirannya itu, kegiatan bansos tersebut dilakukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian menanggapi sindiran dari Faisal Basri dan membantah pihaknya ikut terkait dalam politisasi bansos.

Baca juga: Kabar Buruk Buat Prabowo, Kesaksian 4 Menteri Soal Bansos Risiko Gagalkan Kemenangan, Terutama Risma

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab sindiran ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri soal dirinya disebut sebagai salah satu di antara tiga menteri yang paling vulgar melakukan politisasi bansos pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain Bahlil, ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga mendapat cap miring dari Faisal. 

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat memberi keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024) kemarin.

Bahlil menyebut bahwa Menteri Investasi tidak pernah dan tidak di ranah untuk membagikan bansos.

"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos," ujar Bahlil, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Lantang di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024, Singgung Pemimpin MK hingga Bansos

Bahlil menegaskan sebagai seorang Menteri Investasi, tugasnya adalah mengurus investasi, bukan bagi-bagi bansos. 

"Maksudnya, seperti apa ya terserah ajalah mereka sebut apa yang jelas menteri investasi enggak pernah bagi bansos," tandasanya. 

Sebelumnya, Faisal Basri dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak pemohon, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). 

Dalam keterangannya, Faisal getol mengkritik mengenai politisasi bansos dari pemerintah. 

Faisal mengungkapkan bahwa tiga menteri turut aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menurutnya, ditujukan untuk memobilisasi para pejabat di daerah dan mempengaruhi dukungan politik.

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif."

"Maka Airlangga Hartato misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal, di persidangan. 

Dalam kesaksiannya, Faisal Basri memaparkan bahwa Airlangga dan Zulkifli pernah menyebutkan bansos berasal dari Presiden Jokowi.

Sehingga menurut kedua menteri tersebut, secara terang-terangan masyarakat harusnya berterima kasih serta memilih kandidat yang didukung Jokowi.

Hal ini menurut Faisal menunjukkan bansos telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Begitu pula pernyataan Bahlil yang menyinggung soal membuat bansos sendiri tanpa melibatkan Jokowi.

"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos)."

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujarnya menegaskan.

Menurut Faisal, melalui tindakan tak etis tersebut ketiga menteri itu menunjukkan politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang.

Tetapi termasuk juga memobilisasi para pejabat publik.

Faisal juga menyoroti bahwa penggelontoran bansos menjelang Pilpres 2024 dinilai sebagai praktik politik gentong babi (pork barrel politics).

Hal ini merujuk pada penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu.

Faisal menekankan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tergolong miskin.

Oleh karena itu bansos menjadi isu sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh politisi untuk keuntungan politik.

Kabar Buruk Buat Prabowo, Kesaksian 4 Menteri Soal Bansos Risiko Gagalkan Kemenangan, Terutama Risma

Mahkamah Konstitusi bakal memanggil empat menteri kabinet Presiden Jokowi pada sidang sengketa Pilpres 2024.

Pemanggilan empat menteri kabinet Presiden Jokowi ini rupanya dinilai berpotensi gagalkan kemenangan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

Adapun pemanggilan keempat menteri tersebut berkaitan dengan bansos yang dipermasalahkan oleh kubu paslon 1 dan 3.

Baca juga: Kabar Buruk Buat Prabowo! Kemenangan di Pilpres Bisa Dibatalkan MK, Kubu Anies Temukan Faktor Ini

Kubu pasangan 1 dan 3 kompak menuding kebijakan bansos Presiden Jokowi menjadi senjata elektoral putranya yang merupakan cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Pada sidang MK dengan agenda pembuktian pemohon I dari kubu AMIN, Senin (1/4/2024), bahkan saksi ahli didatangkan khusus membicarakan dampak pengaruh bansos terhadap petahana atau pasangan yang didukung petahana.

MK pun memutuskan untuk memanggil empat menteri yang terkait dengan bansos pada Jumat (5/4/2024) mendatang.

Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharani.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam persidangan, dikutip dari Tribunnews.

Suhartoyo menegaskan, kubu AMIN maupun Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar MK memanggil sejumlah menteri yang terkait bansos.

MK menolaknya dengan alasan khawatir akan dianggap berpihak.

Namun keputusan untuk memanggil menteri itu akhirnya dilakukan atas nama MK, bukan pemohon.

Sebab, menurut Suhartoyo, para hakim merasa penting untuk mendengarkan pengakuan dari pihak-pihak tersebut.

Selain menteri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga turut dipanggil.

"Jadi 5 (pihak) yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya, kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan interpartes (antar pihak) nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah stau pihak," kata Suhartoyo.

Baca juga: Update Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK, Pihak Prabowo-Gibran Pede, Bagaimana KPU & Bawaslu?

"Jadi semata-mata, untuk mengakomodir kepentingan para Hakim.

Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para Pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan Hakim, pihak-pihak ini dipandamg penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar, di hari Jumat tgl 5," pungkasnya.

Kubu AMIN Semringah

Mendengar keputusan Hakim MK, kubu AMIN semringah.

Mereka menganggap pemanggilan menteri didasari atas diterimanya argumen bahwa kebijakan bansos mempengaruhi hasil Pilpres 2024.

"Hakim memiliki perhatian serius atas materi permohonan yang diajukan oleh pihak 01.

Itu menunjukkan masalah bansos, yang menjadi sumber masalah dalam pilpres ini hendak ditelusuri oleh Majelis Hakim,” kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, Senin (1/4/2024).

Hamdan juga menekankan, pemanggilan menteri menandakan MK tidak hanya mempertimbangkan soal hasil, tetapi juga proses yang melatari PIlpres 2024.

“Dengan penelusuran lebih jauh itu memberi jalan untuk lebih mendalami kasus ini dan akan kelihatan terang benderang setelah 4 menteri tersebut memberi keterangan,” katanya.

Hamdan optimis terhadap keterangan yang diberikan, karena akan memperkuat isi permohonan yang diajukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN sekaligus akan menjelaskan garis kebijakan dan bagaimana bansos itu memberi pengaruh besar pada Pilpres 2024.

“Mereka (keempat menteri) bisa menjelaskan garis kebijakannya terkait dengan bansos kenapa itu penting dan itu akan menegaskan pandangan kita bahwa bansos itu memberi pengaruh luar biasa ke pemilih, dan kedua bansos itu juga diberikan dengan tata kelola yang tidak benar,” papar Hamdan

“Jadi hakim akan mendapatkan gambaran lebih jauh, bagaimana bansos (berpengaruh besar) untuk kemenangan 02 yang dikerjakan oleh presiden beserta jajarannya, dan itu kan yang kita ingin buktikan,” tandasnya.

Tim Hukum 02 Tidak Khawatir

Di sisi lain, tim hukum kubu 02, pasangan Prabowo-Gibran, tidak khawatir dengan pemanggilan menteri terkait bansos ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Wakil Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan, kesaksian para menteri bisa meringankan kerjanya.

Sebab pertanyaan akan bansos akan dijawab langsung oleh menteri yang bertanggung jawab.

"Contoh umpamanya, kalau umpamanya bu Risma dan bu Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear.

Saya enggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong," kata Otto di Gedung MK usai sidang, Senin (1/4/2024), dikutip dari Tribunnews.

"Dengan dihadirkannya nanti para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran," sambungnya.

Kendati ada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang berlatar kader PDIP, partai pengusung Ganjar-Mafud, Otto tetap tidak khawatir. Dia enggan berprasangka buruk bahwa Risma akan bicara berpihak.

"Meski ibu Risma adalah orang PDIP, saya harus berpikiran positif bahwa Bu Risma menceritakan yang sebenarnya.

Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semuanya saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar," tuturnya.

Bisa Gagalkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah, memandang, keterangan dari menteri Jokowi terkait bansos bisa menjadi pintu masuk gagalnya kemenangan Prabowo-Gibran.

"Isu Bansos menjelang pemilu ini menarik, meskipun berbeda UU dengan penyelenggaraan pemilu.

Tetapi bisa saja menjadi pintu masuk gagalnya Prabowo diputuskan menang oleh KPU," kata Dedi dihubungi Tribunnews, Senin (1/4/2024).

Terlebih jika kesaksian para menteri bisa membuat kesimpulan bahwa bansos digunakan untuk politik uang dan memenangkan Prabowo-Gibran, dan tidak ada Undang-Undang yang menjembatani bansos tersebut.

"Maka Presiden Jokowi tidak saja menghadapi kegagalan melihat putranya Gibran dilantik.

Tetapi juga potensial hadapi pemakzulan melalui hak angket karena terbukti langgar UU," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion.

Menurutnya nantinya keterangan empat menteri tersebut akan konfrontatif.

"Utamanya antara Risma dan lainnya.

Risma dalam rapat dengan DPR sudah menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu kuota bansos menjelang pemilu," kata Dedi.

Hal itu dinilainya akan menjadi temuan menarik, meskipun tidak secara langsung pengaruhi keputusan KPU soal pelanggaran pemilu, tetapi punya dampak.