Jika Maju Pilgub Jakarta 2024, Anies atau Ahok Berpeluang Menang, Pengamat 'Keduanya Lebih Populer'

TRIBUNTRENDS.COM - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 akan dilakukan sebanyak satu putaran.

Di samping itu, Anies Baswedan dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berpeluang ikut di Pilkada DKI 2024.

Pengamat politik pun menyebut, keduanya bisa menang lantaran memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

Baca juga: Selain Jakarta, Anies Baswedan Juga Dilirik Maju Pilkada Sumbar 2024, Pengamat Politik Ini Peluang

DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa berlangsung dalam dua putaran.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menyikapi itu, Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai bahwa aturan baru Pilkada Jakarta yang tidak lagi dua putaran menjadikan bursa kandidat cagub dan cawagub Jakarta bakal lebih menarik.

Arifki menilai para kandidat nantinya hanya memaksimalkan untuk menang dari calon lain tanpa harus khawatir dengan persyaratan 50 persen plus satu.

"Pilkada Jakarta tetap menjadi sorotan publik meskipun Jakarta nanti tidak lagi ibukota dan aturannya pilkadanya sama dengan pilkada lain. Karena siapa yang terpilih menjadi gubernur Jakarta bakal tetap berpotensi ikut bursa Pilpres 2029," ujar Arifki dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (19/3/2024).

Dari nama-nama yang muncul saat ini, Arifki mencatat sejumlah tokoh yang bakal masuk bursa tidak jauh dari nama Anies Baswedan, Riza Patria, Ridwan Kamil, hingga Ahmad Sahroni.

Bahkan, Arifki mengatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga diperhitungkan.

"Aturan baru Pilkada Jakarta bakal menguntungkan Ahok dan Anies karena lebih populer dibandingkan kandidat lain," katanya.

Arifki mengatakan mau tidak mau para kandidat bakal memaksimalkan pilkada satu putaran untuk menang.

"Tanpa berharap menjadi kuda hitam dengan melihat peluang kandidat yang kalah di putaran pertama bakal bergabung. Situasi ini tentu menarik melihat situasi Ahok dan Anies di Pilkada Jakarta 2017. Ahok kalah dari Anies di Pilkada putaran kedua," kata dia.

Meskipun sejauh ini, Arifki menilai Anies masih belum tentu maju di Pilkada Jakarta 2024 karena dinilai turun kelas karena mantan capres.

"Tetapi, politik itu adalah bargaining dan rencana lima tahunan., dan pilihan Anies tidak ada lagi kecuali maju di Pilkada Jakarta agar kembali masuk bursa di Pilpres 2029," kata dia.

"Politik itu ibarat mengayuh sepeda. Kita harus terus mengayuh agar tidak jatuh. Sepertinya filosofi tersebut tetap menarik bagi siapa saja, terutama mas Anies dan Pak Ahok di Pilkada Jakarta," tandas Arifki.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlangsung 1 putaran.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan Pilgub hanya berlangsung satu putaran datang dari pemerintah.

Supratman menjelaskan, dalam RUU DKJ diatur bahwa pemenang Pilkada adalah peraih suara terbanyak.

"UU DKI sekarang sama dengan pemenang Pilpres 50 persen plus 1. Sekarang di usulan pemerintah tak menyebut 50 persen plus 1. Artinya sama dengan Pilkada lain, suara terbanyak," kata Supratman.

Dia menegaskan, kesepakatan itu diambil mempertimbangkan adanya pembelahan sosial hingga pembiayaannya.

"Ini tentu sudah pertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai 2 putaran seperti 2017. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai," ujar Supratman.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, aturan Pilkada ini disesuaikan dengan beberapa daerah khusus lainnya.

"Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya," ungkap Suhajar.

Supratman pun meminta persetujuan dari seluruh anggota Baleg terkait usulan pemerintah tersebut.

"Setuju ya? Setuju?" ucapnya lalu dijawab setuju oleh anggota Baleg.

Dalam rapat Panja ini juga disepakati bahwa Pilkada di DKJ tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Selain Jakarta, Anies Baswedan Juga Dilirik Maju Pilkada Sumbar 2024, Pengamat Politik 'Ini Peluang'

Saat ini hasil Pemilihan Presiden 2024 belum keluar, namun Anies Baswedan sudah diisukan maju Pilkada DKI Jakarta.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dilirik untuk maju Pilkada Sumatera Barat 2024.

pengamat politik mengungkapkan, ini menjadi peluang untuk Anies Baswedan alih-alih menyesali Pilpres 2024.

Baca juga: Update Rekapitulasi KPU Pilpres 2024, Prabowo-Gibran 58,48 Persen, Suara Anies Tersisa di 5 Provinsi

Eks Gubernur DKI Jakarta (2017-2022) itu berada di posisi teratas untuk kembali dicalonkan demi menduduki kembali kursi eksekutif Jakarta.

Namun, Anies masih belum mau berkomentar mengenai Pilkada. Ia mengaku masih berkonsentrasi di hasil Pilpres.

Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting "menasihati" Anies agar menyadari posisinya yang bukan seorang tokoh parpol dengan mau kembali bertarung di Pilkada.

Pasalnya, kata Ginting, dengan mendapatkan jabatan di pemerintahan, maka Anies berkesempatan untuk terus menaikan elektabilitasnya sampai Pemilu 2029 jika ia masih ingin maju kembali sebagai capres.

"Harusnya Anies menyadari juga bahwa ini peluangnya terbuka lebar sehingga seharusnya dia menerima tawaran itu daripada terus menyesali kekalahan hasil pilpres," kata Ginting saat dihubungi, Selasa (19/3/2024).

Selain di Pilkada Jakarta, Anies juga dilirik untuk maju di Sumatera Barat.

Menurut Ginting, kedua wilayah itu menjanjikan kemenangan cukup besar untuk Anies.

Di Jakarta, Anies punya modal karena pernah menjadi Gubernur selama satu periode.

Pada Pilpres 2024, perolehan suara Anies di Jakarta juga masih cukup tinggi kendati kalah tipis dari pasangan Prabowo-Gibran.

"Apalagi PKS sebagai parpol yang usung Anies di pilkada 2017 lalu kali ini menjadi pemenang di Jakarta pada Pemilu 202 sehingga peluang Anies untuk bisa dicalonkan oleh PKS yang kemudian didukung NasDem dan PKB itu terbuka lebar," papar Ginting.

Sedangkan di Sumatera Barat, Anies punya modal besar karena wilayah itu menjadi satu dari dua provinsi yang dimenanginya di Pilpres.

"Anies harus tetap berkibar entah itu di Jakarta di Sumatera Barat atau di tempat lain karena dia bukan tokoh parpol, dia tokoh independen.

Jika tidak punya perahu atau parpol maka kalau kalau tidak ada aktivitas maka elektabilitasnya Anies tidak akan meningkat dari perolehan di 2024 ini yang hanya sekitar 25 persen.

Maka modal sosial politik dan ekonomi Anies harus ditambah terus jika ingin tampil di 2019 mendatang," kata Ginting.

PKS Kasih Kode Bakal Usung Anies di Pilkada

Sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin memberi kode bahwa partainya tak menutup peluang untuk kembali mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

"Sangat memungkinkan (kembali mengusung Anies di Jakarta). Sekarang kita tunggu dulu pengumuman KPU," kata Khoirudin usai berbuka puasa dengan pengurus PKB dan NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2024).

Khoirudin pun tak sungkan menyebut bahwa Anies merupakan aset bagi PKS dan warga Jakarta. Ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan Anies.

"Saya bertemu pak Anies hari Kamis kemarin, saya sudah menyampaikan langsung kita menunggu hasil KPU dulu."

"Setelah itu baru akan kita sampaikan secara resmi tentang apakah pak Anies akan maju lagi jadi gubernur DKI Jakarta atau tidak. Yang jelas pak Anies aset warga Jakarta buat umat, bagi PKS," ujarnya.

Khoirudin mengatakan bahwa PKS memang selalu terbuka untuk nama di luar struktur partai untuk dimajukan di ajang pemilihan, baik di Pilpres maupun di Pilkada.

Karenanya, terbuka kemungkinan mereka untuk kembali mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

"Siapa saja , Anies atau selain Anies yang bisa menjalankan platform bernegara yang sudah dibuat PKS untuk masyarakat Jakarta silahkan."

"Intinya semua masalah kemanusiaan. Ketidakadilan, kebodohan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, yang bisa dituntaskan seorang tokoh ya silahkan saja."

"Dari Nasdem, PKB, dari TNI-Polri silahkan," paparnya.

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengklaim koalisi perubahan akan berlanjut sampai di tingkat pilkada serentak yang digelar akhir tahun 2024 ini.

"Kami sungguh sungguh. Berusaha mempertahankan koalisi ini sampai Pilkada. Kami akan mulai dari DKI," kata Hermawi.

Hal itu diamini oleh Sekjen PKB, Hasanudin Wahid dan Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

(TribunTrends.com/Tribunnews.com)