Kasus Viral SMPN 2 Klaten Jadi Bahan Evaluasi, Bupati Hamenang: Agar Jadi Pembelajaran Banyak Pihak

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – Polemik absennya siswi SMPN 2 Klaten A (14), setelah gagal masuk tim aubade lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI, berakhir dengan rekonsiliasi. 

Namun, kasus tersebut kini menjadi bahan evaluasi besar bagi Pemkab Klaten.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan, langkah tegas harus diambil demi perbaikan dunia pendidikan. 

Ia menggelar pertemuan antara sekolah dan orang tua siswi di Rumah Dinas Bupati, Kamis (11/9/2025).

“Dalam forum tersebut pihak sekolah melalui kepala sekolah dan guru pembimbing aubade kembali menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua siswa, kepada dinas, kepada pemerintah daerah, dan kepada warga masyarakat Klaten,” kata Hamenang dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

Bupati memutuskan untuk membebastugaskan Kepala SMPN 2 Klaten dari jabatannya dan memindahkan ke sekolah yang lain. Guru pembimbing aubade juga dipindah menjadi tenaga administrasi.

“Semoga dengan adanya kejadian ini menjadikan pembelajaran bagi semua pihak ke depan,” tegasnya.

Kedua belah pihak telah sepakat berdamai dan saling memaafkan.

Baca juga: Bupati-Wabup Klaten Tunjukkan Kepedulian, Respons Cepat Aduan Warga via Media Sosial

"Kedua belah pihak akhirnya (legowo) sudah saling bermaaf-maafan," pungkasnya. 

Bupati Hamenang berharap, kasus tersebut bisa menjadi pengingat pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan. 

Sementara itu, Kepala Disdik Klaten Titin Windiyarsih menuturkan pemindahan jabatan masih menunggu proses administrasi. 

“Dasarnya dari pertemuan hari Kamis itu. Kita juga harus kirim ke kementerian (Kemendikdasmen),” ungkapnya.

Ia memastikan, siswi yang bersangkutan akan segera kembali bersekolah. 

“Responnya baik, menurut saya sudah selesai. Nanti anaknya segera masuk dan ikut assessment. Mungkin Senin sudah masuk,” jelasnya.

Menurut Kepala Disdik, kejadian ini mendorong evaluasi menyeluruh. 

“Tetap ada evaluasi, semua ada evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik,” katanya. (*)