Breaking News:

Pemilu 2024

Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri ke Prabowo, PAN, PSI & Demokrat Bereaksi, Kompak: 'Hak Presiden!'

Merasa berkontribusi paling banyak, Golkar minta jatah 5 kursi menteri. 3 Partai Koalisi Indonesia Maju langsung bereaksi.

Editor: Monalisa
Dok pribadi Golkar via Kompas.com
Golkar mintra jatah 5 kursi menteri ke Prabowo Subianto, 3 partai K, 

Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.

PSI

Politisi PSI sekaligus Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Cheryil Tanzil
Politisi PSI sekaligus Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran Cheryil Tanzil (Tribunnews.com)

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU.

Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).

Demokrat

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. (via Tribunnews.com)

Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU.

Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi.

Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

TribunTrends.com/TribunJakarta.com

Tags:
GolkarAirlangga HartartoPrabowo SubiantoGibran Rakabuming RakaPartai DemokratPSI
Rekomendasi untuk Anda
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved