Fakta Suara PSI Melonjak, KPU Bantah Penggelembungan, Isu Pemenangan Partai, Bawaslu Didesak Bubar

”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Senin (4/3/2024).

Idham lantas menjelaskan, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C. Hasil plano yang harus diakurasi.

Selain itu, Idham juga menegaskan, ihwal hasil resmi perolehan suara peserta Pemilu ini sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” tegasnya. 

Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Parpol Pemilu 2024 dari 6 Lembaga, PDIP & Gerindra Bersaing Ketat, PSI?

Bawaslu RI Didesak Bubar Imbas Lonjakan Suara PSI

Buntut dari lonjakan suara PSI tersebut, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus meminta Bawaslu RI dibubarkan.

Pasalnya, menurut Lucius, hal tersebut menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk menjawab dugaan adanya kecurangan di balik lonjakan suara PSI

Ditambah lagi, saat ini, tingkat kepercayaan publik kepada KPU sudah menurun drastis.

"Dari semua itu, yang selalu tidak terlihatkan kerja Bawaslunya. Bawaslu yang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemilu justru sembunyi di dalam ruang ruang, tidak jelas kerjanya."

"Mestinya semua dugaan kecurangan yang ada berseliweran di media sosial itu pertama dari Bawaslu sebagai pengawas," kata Lucius dalam konferensi pers di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Lucius menjelaskan, kerja Bawaslu juga hanya mengkonfirmasi dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan publik di media sosial.

Padahal, kata Lucius, kerja pengawasan kecurangan pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu.

"Jadi saya kira sudah semakin layak lembaga ini dibubarkan. Atau dari Pemilu ke Pemilu ini kan kami tidak merasa semua teriakan kecurangan itu bisa dipuaskan dari hasil kerja Bawaslu."

"Lalu kalau sidah berperiode dan sudah dihabiskan puluhan triliun untuk biaya lembaga tidak penting ini. Untuk apa jadinya, jangan-jangan kita kaya dibodoh bodohkan oleh lembaga ini," kata Lucius.

"Sekali lagi, kita berharap dalam ketidakpercayaan KPU itu ada Bawaslu yang bisa menghadirkan kita. Bukti pengawasan kita sehingga angka angka itu kemudian bisa kita percaya sebagai angka yang rill dari lapangan. Dari suara manusia bukan suara hantu," sambungnya.