BEREDAR! Video Hoax Detik-detik Prabowo Subianto Ditangkap dan Batal Jadi Capres, 7 Menit 33 Detik

TRIBUNTRENDS.COM - Beredar! Video hoax detik-detik Prabowo Subianto ditangkap dan akhirnya batal jadi Calon Presiden atau Capres!

Lewat video hoax berdurasi 7 menit 33 detik itu, Prabowo Subianto digambarkan seolah-olah sedang terjerat sebuah kasus sehingga ditangkap berakibat pencapresannya batal demi hukum.  

Video yang disebar oknum tak bertanggungjawab itu beredar di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto kesandung masalah jelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Akun tersebut membagikan video berdurasi 7 menit 33 detik pada 9 Januari 2024 dengan judul:

'M3ngg3mp4rk4n dunia prabowo tiba-tiba dit4ngk4p gara - gara ini prabowo t3r4nc4m batal nyapres.'

Sementara dalam thumbnail video terdapat keterangan :

'BREAKING NEWS PRABOWO TIBA-TIBA DITANGKAP GARA-GARA INI PRABOWO TERANCAM BATAL NYAPRES..!!'

Ternyata setelah melalui proses cek fakta, klaim video yang menyatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto ditangkap dan terancam gagal maju Pilpres adalah tidak benar atau hoax alias berita palsu. 

Seperti dikutip dari kompas.com, video yang beredar tersebut tidak sesuai dengan judul yang ada.

Video yang beredar tersebut berisi paparan pemerhati sosial dan politik, Rudi S Kamri.

Rudi menyebut Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dalam debat capres pada hari Minggu 7 Januari 2024.

Selain itu, terdapat klip saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies Baswedan soal hubungan antara standar etika pemimpin negara dengan kemampuannya menjaga keamanan negara.

Adapun menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoax mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para capres dan cawapres, isu hoax dan disinformasi yang ditemukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.