TERJAWAB! Alasan Anies Sodorkan Rapor Merah ke Prabowo, Jokowi Pun Dibandingkan-bandingkan SBY

TRIBUNTRENDS.COM - Anies Baswedan terang-terangan beri rapor merah ke Prabowo soal kinerja di Kementerian Pertahanan, Tak hanya itu, Jokowi juga dibanding-bandingan dengan SBY.

Anies Baswedan membanding-bandingkan nasib prajurit TNI yang masih belum punya rumah sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki ratusan ribu hektar tanah. Anies pun membanding-bandingkan era Presiden SBY yang dia klaim lebih peduli kesejahteraan prajurit TNI dibanding era Jokowi.

Berawal dari debat ketiga yang digelar Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyinggung soal hal tersebut.

Seperti diketahui, acara debat capres jilid III yang digelar KPU berlangsung panas.

2 capres yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menjadikan Prabowo Subianto sebagai sasaran tembak.

Bahkan, Anies Baswedan tak segan memberi nilai rendah untuk kinerja Prabowo Subianto dalam mengelola Kementrian Pertahanan.

Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementrian Pertahanan di era Prabowo Subianto.

Baca juga: UPDATE 9 Survei Elektabilitas Capres 2024 setelah Debat Ketiga: Anies, Prabowo, Ganjar, Unggul Mana?

Diketahui, debat capres jilid III di Pilpres 2024 membahas tentang pertahanan dan keamanan hingga geopolitik dunia.

Terbaru, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya memberi nilai rendah kepada Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, alasan pertama adalah kesejahteraan para parjurit TNI yang dinilai tak diperhatikan oleh Prabowo.

Salah satunya adalah tak ada rumah dinas untuk para perwira TNI yang bertugas, sehingga tempat tinggal jadi masalah tersendiri.

"Kalau rumah dinas tidak dipikirkan, kesejahteraan mereka tidak dipikirkan lalu bagaimana kita berharap mereka fokus (bekerja)," ujarnya saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Anies mengatakan, jangan sampai para prajurit TNI yang sedang bertugas jauh dari keluarga harus memikirkan membayar kontrak rumah untuk istri dan anak mereka.

Menurut Anies, persoalan kesejahteraan prajurit TNI ini sangat serius, termasuk anggota Polri dan ASN yang bekerja di bidang pertahanan.

"Ketika anggaran dialokasikan Rp 700 triliun selama ini, lalu anggaran itu tidak digunakan untuk memastikan kesejahteraan itu tidak tercapai," imbuhnya.