OPTIMIS Menang Pilpres 2024, Cak Imin Yakin Kalahkan Ganjar-Mahfud & Prabowo-Gibran: 'Lawan Standar'

TRIBUNTRENDS.COM - Cak Imin, cawapres paslon nomor urut satu yakin bersama Anies Baswedan akan menangkan Pilpres 2024.

Cak Imin juga menyebut jika lawan-lawannya yakni Prabowo Subianto-Gibran dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD cukup standar.

Hal ini disampaikan Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan mahasiswa soal keyakinan menang Pilpres dalam acara "Slepet Imin" di Medan, Sumatera Utara, Jumat, (8/12/2023).

Baca juga: Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk oleh Presiden, Gibran Menolak, Cak Imin Tak Setuju: Itu Bahaya

Pria yang karib disapa Cak Imin itu mengeklaim dirinya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah memiliki suara pendukung dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang basis pemilihnya sangat besar.

Hanya saja, pasangan Anies-Muhaimin (Amin) harus bertarung memperebutkan suara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang juga menjadi lumbung suara.

"Saya kan pemimpin partai ya di PKB.

Peta suara itu kan bisa dilihat Jawa Timur, Jawa Tengah.

Modal dasarnya di situ.

Nanti berebut di Jawa Barat, berebut di DKI, berebut di Banten.

Ini peta utama, ini saya punya modal Jawa Timur, Jawa Tengah," kata Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI ini pun menyakini gagasan perubahan yang dibawa bersama Anies Baswedan sangat dibutuhkan masyarakat.

"Kenapa saya yakin? Saya jalan mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa saya puter dari Sumatera saya menangkap suatu fakta bahwa arus perubahan tidak bisa dibendung," ucap dia.

"Ibaratnya kami sudah lelah dengan gaya yang pesimis-pesimis, yang biasa-biasa saja, kita ingin perubahan, rata-rata begitu.

Tapi selama ini mau ngomong enggak enak, mau ngomong sungkan,” ucap dia.

Dari kunjungannya ke sejumlah daerah, Cak Imin menangkap aspirasi masyarakat yang sudah sangat ingin adanya perbaikan dalam berbagai kebijakan.

Baca juga: Program Makan Siang & Susu Gratis Kena Nyinyir, Prabowo Heran: Orangnya Itu-itu Aja, Selalu Negatif

Di sisi lain, Ketua Umum PKB ini menilai pasangan capres-cawapres lain juga tidak memiliki keunggulan yang lebih baik.

"Saya meyakini suara perubahan itu murni dan tinggi, suara perubahan itu tidak bisa dibendung lagi, suara perubahan itu susah untuk ditunda karena sudah terlampau kecewa dengan keadaan," tutur dia.

"Insya Allah itu laku, dan karena itu laku maka saya yakin kemenangan itu ada dan kemenangan itu bukan main-main karena saingan, lawan Amin juga saya kira standar saja," kata dia.

2 Eks Menteri di Timses Anies-Cak Imin Serang Jokowi, Pemerintah Buat Media Center: Kepentingan Apa?

Dua mantan menteri melakukan penyerangan terhadap Presiden Jokowi.

Penyerangan tersebut mereka lakukan dengan cara mengungkap sejumlah peristiwa saat masih menjabat sebagai pembantu presiden.

Presiden Jokowi yang diterpa beragam isu tak sedap ini pun sempat memberikan tanggapannya.

Pertama, Sudirman Said yang merupakan Menteri ESDM periode 2014-2016 dan kini menjadi Co-Captain Timnas AMIN (Anies-Cak Imin).

Sudirman Said mengaku pernah dimarahi oleh Presiden Jokowi di Istana karena melaporkan Setya Novanto (Setnov) yang saat itu menjabat Ketua DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca juga: Beda Pilihan Politik, Terkuak Hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP, Puan Maharani: Masih ke Istana

Laporan itu terkait polemik kasus 'papa minta saham' yang turut menyeret nama Setno.

"Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD itu Presiden sempat marah, saya ditegor keras dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan," ujar Sudirman kepada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Kasus itu adalah skandal politik yang menyeret nama Setnov setelah diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Sudirman lantas membuka rekaman pembicaraan Setnov dengan pengusaha Riza Chalid, dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin dalam sidang laporannya di MKD DPR.

Pada rekaman itu, Setnov turut menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Presiden) sebanyak 66 kali.

Luhut membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh Majelis MKD.

Dua pekan setelah laporan Sudirman atau tepatnya 16 November 2015, Setnov menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Kemudian, Setnov pun menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Kemudian, mantan menteri kedua yang menyerang Jokowi yaitu Fachrul Razi.

Ia mengaku dicopot dari jabatan Menteri Agama oleh Jokowi, karena menolak pembubaran FPI.

Hal ini diketahui dari potongan rekaman video pengakuan Fachrul Razi di media sosial yang menceritakan proses di-reshuffle Jokowi pada akhir 2020 silam.

"Pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja hadir," ucap Fachrul dalam video tersebut.

"Pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satu pun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya saya satu-satunya yang sampaikan itu (penolakan pembubaran FPI)," kata mantan Wakil Panglima TNI tersebut.

Ia mengaku mengaku senang FPI dibubarkan bukan pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama.

Baca juga: Ketemu di Rakernas, Ganjar Bocorkan Bisikan Presiden Jokowi, Sebenarnya Rahasia Mau Saya Buka

"Saya senang FPI dibubarkan bukan saat saya jadi Menteri Agama. Saya garis bawahi saya bukan pernah pengajian dengan FPI, ketemu Habib Rizieq pun enggak pernah, tapi saya punya prinsip dan idealisme seperti ini," kata dia.

Diketahui pemerintah telah membubarkan FPI pada 30 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Saat ini Fachrul Razi telah menyatakan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024.

Istana Heran

Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara mengenai pernyataan, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang mengaku dicopot dari Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI.

Untuk diketahui Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas atau Gus Yaqut oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020.

Ari mengaku heran mengapa isu pergantian Menag ramai diangkat sekarang ini saat masa kampanye Pilpres 2024.

"Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian bapak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kotestasi politik dalam pemilu. Dalam istilah Bapak Presiden: untuk apa diramaikan? Dan untuk kepentingan apa itu diramaikan?" kata Ari, Senin, (4/12/2023).

Ari mengatakan dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak pertimbangan.

"Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Menteri, Presiden pasti mempertimbangkan banyak hal, untuk yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara," katanya.

Terkait pembubaran FPI, kata Ari tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Menteri dan Kepala Lembaga dibawah koordinasi Menkopolhukam.

Kementerian tersebut yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

"SKB 6 Kementerian dan Lembaga itu disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam pada tanggal 30 Desember 2020. Jejak digitalnya bisa dicheck lagi," pungkasnya.

Baca juga: 5 Pernyataan Pedas & Sindiran FX Rudy ke Keluarga Jokowi: Perpanjangan Masa Jabatan, Akui Sakit Hati

Resmikan Media Center

Pemerintah membentuk Media Center Indonesia Maju yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat (4/12/2023).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, media center dibuat sebagai sarana pemerintah untuk mengklarifikasi berbagai masukan hingga informasi buruk jelang tahun politik Pemilu 2024.

"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin (4/12/2023).

Bahlil menjelaskan, Media Center Indonesia Maju juga dibuat guna memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk mengonfirmasi berbagai isu yang berhubungan dengan pemerintah.

"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk meng-cross check karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," jelas Bahlil.

"Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," sambungnya.

Sehingga, menurutnya, isu politik apapun yang mencuat di publik jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.

"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," jelas Bahlil.

Selanjutnya, ia memastikan, pemerintah tetap netral dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 dan akan mengklarifikasinya apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan.

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi. Tapi saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com