Guru Honorer di Jeneponto Mendadak Dipecat Digantikan Ponakan Kepsek, Disdikbud: Saling Memaafkan

Basri juga memaparkan bahwa polemik ini sebenarnya berakar dari ketidakjelasan regulasi teknis mengenai penempatan PPPK, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

“Kami masih menunggu regulasi undang undang nomor 20 tahun 2023 dan sampai saat ini kami masih memberikan ruang kepada guru honorer untuk tetap mengajar dan memegang jabatan sebagai wali kelas,” tambahnya.

Di sisi lain, Hajrah, Kepala SD Negeri 7 Bontoramba, memberikan klarifikasinya. 

Ia membantah keras jika keputusannya didasari oleh kepentingan nepotisme atau keluarga. 

Menurutnya, langkah tersebut diambil murni untuk mengikuti aturan birokrasi yang ada.

“Kami sudah saling memaafkan dan semuanya kembali berjalan normal sebagaimana sebelumnya, saya juga tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus ini,” tegas Hajrah.

Baca juga: Titik Balik Kesejahteraan Guru Honorer, Anggaran Rp19,2 Triliun Disiapkan Pemerintah di RAPBN 2026

Akhir Bahagia untuk Ayu

Kini, suasana di SD Negeri 7 Bontoramba perlahan mulai kondusif. 

Ayu Sri Kurnia dipastikan kembali mengajar dan tetap mengemban amanah sebagai wali kelas 1, setidaknya hingga ada keputusan regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Kisah ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang transparan di lingkungan sekolah, agar dedikasi guru honorer tetap terjaga di tengah transisi aturan kepegawaian yang dinamis.

(TribunTrends.com/Darma)

Jangan lewatkan berita-berita TribunTrends.com tak kalah menarik lainnya di Google News, Threads, dan Facebook