Viral Istri Pamer Uang Gepokan, Kades Rusli Ikut Tersorot, Ternyata Kelola Tambang Sejak 1985

Ringkasan Berita:

• Akibat perilaku sang istri yang viral, Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, kini menjadi sorotan publik. 
• Terungkap bahwa Rusli sudah mulai mengelola tambang di wilayahnya sejak tahun 1985. 
• Peristiwa ini membuka fakta baru mengenai latar belakang kekayaannya.

TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Desa (Kades) Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Rusli, menjadi sorotan publik setelah video sang istri memamerkan gepokan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu viral di media sosial.

Sosok Rusli ternyata tidak hanya dikenal sebagai kepala desa yang sudah menjabat selama tiga periode berturut-turut, tetapi juga sebagai pengusaha tambang yang cukup sukses.

Ia memiliki sembilan tambang yang dikelola sejak 1985, semuanya memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Dalam keterangannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Rusli menjelaskan, “Gaduh (punya) pak, keluarga,” mengungkapkan bahwa seluruh tambangnya legal dan menggunakan bahan peledak dalam operasional penambangan.

Dari sembilan tambang yang ia miliki, satu izin sudah habis sehingga delapan lainnya masih berstatus IUP.

Rusli merinci bahwa setiap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya wajib memberikan pungutan kepada pemerintah desa sebesar Rp 100 ribu per truk.

Baca juga: 5 Fakta Kades Rengasjajar Rusli, Kelola Banyak Usaha Tambang hingga Istri Viral Pamer Uang Gepokan

“Rp 100 ribu pungutan yang diterapkan setiap pemdes di setiap gunung dari satu tronton,” jelasnya.

Dana pungutan ini dibagi sedemikian rupa: Rp 20 ribu untuk warga yang meratakan jalan, Rp 20 ribu untuk pengurus, sementara sisanya dialokasikan untuk aparat desa, RT, RW, Linmas, dan pembangunan fasilitas umum seperti majelis taklim, masjid, dan musala.

“Kita buat Perdes. Rp 20 ribu untuk masyarakat yang meratakan, Rp 20 ribu pengurus di dalam. Rp 60 ribu, Rp 15 ribu kami serahkan aparat desa, RT, RW, Linmas, sisanya kami simpan di kedusunan dibagikan setiap tahun dan pembangunan yang tidak boleh oleh dana desa seperti majelis taklim, masjid, musala,” paparnya.

Dalam sehari, sekitar 500 truk dari delapan perusahaan tambang membayar pungutan tersebut, sehingga pemerintah desa menerima Rp 50 juta per hari, yang jika dihitung per bulan bisa mencapai Rp 1,5 miliar.

Selain itu, perusahaan tambang juga memberikan setoran bulanan kepada desa dan masyarakat, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta. “Perusahaan juga ngasih ke pemdes dan masyarakat. Berupa uang bulanan Rp 5 juta, ada yang Rp 7,5 juta.

Perdes iuran APBDES,” tambahnya.

Dengan demikian, total pendapatan pemerintah desa yang dikelola Rusli diperkirakan mencapai Rp 25 miliar, jumlah yang seharusnya cukup untuk membangun infrastruktur memadai.

Meski begitu, soal kesejahteraan masyarakat, Rusli cenderung menahan komentarnya.

Dedi Mulyadi menyinggung, “Yang kaya mah yang pada punya tambang,” menggambarkan ketimpangan kondisi di desa tersebut.