Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Idrus Marham Bahas Kinerja: yang Tak Produktif Harus Diganti

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menguat
• Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle seharusnya dipahami sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja kabinet
• Menurut Idrus Marham, menteri yang tidak produktif harus diganti

TRIBUNTRENDS.COM - Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih semakin menguat di ruang publik seiring munculnya berbagai sinyal dari lingkar kekuasaan.

Isu ini kemudian memicu perhatian publik karena dinilai berkaitan langsung dengan arah kinerja pemerintahan ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle seharusnya dipahami sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja kabinet.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap para menteri yang dianggap belum memberikan kontribusi optimal.

"Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti, siapapun dia," kata Idrus, kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Lebih jauh, Idrus mengingatkan bahwa reshuffle tidak boleh dipersempit hanya sebagai pergantian figur semata dalam kabinet.

Baca juga: 3 Kriteria Menteri Diprediksi Bakal Didepak Prabowo, Isu Reshuffle Mencuat, soal Kinerja & Soliditas

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan instrumen penting dalam sistem presidensial untuk menjaga efektivitas jalannya pemerintahan.

Ia juga menilai bahwa tantangan utama pemerintah saat ini bukan terletak pada Presiden Prabowo Subianto.

"Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya," ucapnya.

Dengan demikian, fokus perbaikan menurutnya lebih tepat diarahkan pada kinerja para pembantu presiden di tingkat kementerian.

Idrus menjelaskan, reshuffle yang tepat dapat menjadi energi baru bagi pemerintahan dalam menyesuaikan strategi menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. 

Dengan demikian, perombakan kabinet bukan hanya soal mengganti individu, melainkan juga menjadi sinyal bahwa arah kebijakan dan konsolidasi kekuasaan tengah ditata ulang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

Lebih jauh, Idrus memaparkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya telah meletakkan fondasi yang kuat dalam arah kebijakan nasional. 

Setidaknya terdapat lima prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan.

• Pertama, pembangunan nasional harus berlandaskan pada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi sekaligus pedoman utama dalam penyelenggaraan negara.
• Kedua, Indonesia dipandang sebagai “rumah besar bersama” yang harus dijaga secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam merawat keberlangsungan negara.
• Ketiga, pembangunan harus berakar pada realitas kemajemukan bangsa. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, maka persatuan dan kesatuan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional.
• Keempat, presiden telah menetapkan kebijakan strategis yang menjadi arah konkret pembangunan, seperti ketahanan dan kemandirian pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta kesinambungan pembangunan nasional.
• Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan bagian dari upaya mengakomodasi berbagai potensi terbaik bangsa dalam satu tim kerja yang solid. 

"Para menteri diharapkan mampu menerjemahkan visi besar presiden ke dalam kebijakan operasional yang efektif. Bahkan, konsolidasi internal melalui retret kabinet telah dilakukan guna menyatukan persepsi dan langkah kerja," katanya.