3 Kriteria Menteri Diprediksi Bakal Didepak Prabowo, Isu Reshuffle Mencuat, soal Kinerja & Soliditas

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto kembali mencuat
• Analis komunikasi politik Hendri Satrio ungkap tiga kriteria menteri yang bakal didepak Prabowo
• Ketiga kriteria yakni soal subjektifitas, objectivitas, hingga soliditas

TRIBUNTRENDS.COM - Isu mengenai perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan melakukan pergantian terhadap sejumlah menteri dalam kabinetnya.

Menanggapi hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ia menilai wajar apabila publik turut mempertanyakan waktu pelaksanaannya.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, Hensa menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Prabowo Bakal Kembali Reshuffle Kabinet? Seskab Teddy Bocorkan: Nanti Bapak Presiden yang Ceritakan

Faktor tersebut meliputi aspek subjektif berupa suka atau tidak suka, aspek objektif yang berkaitan dengan kinerja, serta faktor politik yang menyangkut soliditas kabinet.

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Di sisi lain, Hensa juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi di kalangan pejabat negara agar sistem pemerintahan dapat berjalan secara profesional.

Menurutnya, setiap pejabat seharusnya ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Ia menambahkan, persoalan meritokrasi masih kerap diabaikan dalam praktik pemerintahan di Indonesia.

Banyak pejabat, menurutnya, yang menduduki jabatan tanpa benar-benar memahami tugas dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

"Semisal contoh, Nadiem misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat," ujar Hensa.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini berharap kepada semuanya agar lebih memahami perannya masing-masing agar pekerjaan serta hasilnya dapat terlihat dan sejalan.