Kunci Jawaban 20 Soal TKA PKN SMA 2025 Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa

Jawaban: A, B, C
10. Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintah sering berganti dan tidak stabil karena koalisi partai politik pecah yang menyebabkan pengambilan kebijakan negara menjadi tidak efektif. Berdasarkan peristiwa tersebut, pelaksanaan demokrasi tidak berjalan lancar karena ….

A. sistem multipartai ekstrim dalam pelaksanaan demokrasi
B. seluruh kekuasaan terpusat pada Presiden Indonesia
C. negara mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat
D. rakyat dapat memilih secara langsung kepala negara
E. keterlibatan rakyat dalam pemerintahan masih terbatas

Jawaban: A

Baca juga: 55 Kunci Jawaban TKA PKN Kelas 12 2025: Kesetiaan Terhadap Bangsa dan Negara Memiliki Makna?

11. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila ….

A. menyatukan paham ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat
B. berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman
C. menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945
D. menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil
E. merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut

Jawaban: D
12. Pada suatu masyarakat adat di suatu desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung pemerintah desa, karena merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan melakukan dialog dan bertemu dengan para tokoh masyarakat adat. Solusi yang dilakukan dengan mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan pernyataan berikut! Jawaban benar lebih dari satu.

A. Menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam mengendalikan masyarakat adat.
B. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat
C. Pemerintah menyadari masyarakat adat memiliki kekuasaan penuh pada daerahnya
D. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata
E. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan pemerintah dan masyarakat adat

Jawaban: B, D, E
13. Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI yaitu ….

A. menguatkan stabilitas nasional dengan penyebaran informasi yang cepat dan merata ke seluruh wilayah
B. mendorong kemandirian masyarakat daerah dalam menentukan kebijakan politik secara otonom
C. meningkatkan risiko disintegrasi apabila informasi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat
D. menumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang mampu mengurangi konflik antarwilayah
E. menghasilkan kebijakan publik yang dapat menyerap seluruh keinginan dari masyarakat

Jawaban: C
14. Gotong royong dilakukan oleh warga lintas suku dalam membersihkan lingkungan di wilayah perkotaan yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait hal tersebut!

Jawaban:
A. Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. (BENAR)
B. Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. (BENAR)
C. Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. (SALAH)

15. Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut terkait contoh penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi!