Seberapa Perlu Bahasa Portugis Jadi Prioritas di Pendidikan Indonesia? Ini Saran dari Pengamat

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto berencana menambahkan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah Indonesia.
• Rencana tersebut ia sampaikan setelah bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).
• Para pengamat pun memberikan pendapat dan juga saran.

TRIBUNTRENDS.COM - Berikut ini pendapat dan juga saran dari pengamat terkait rencana menambahkan bahasa Portugis dalam mata pelajaran siswa-siswi.

Rencana tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan rencananya setelah bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (23/10/2025) lalu.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Kampus dan Sekolah di Indonesia, Sesulit apa?

"Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa Bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik," ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com.

Rencana ini pun menuai berbagai reaksi dari publik.

Ada yang menilai langkah tersebut sebagai upaya memperluas kerja sama internasional dengan negara-negara berbahasa Portugis, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan urgensinya.

Pasalnya, di Indonesia saat ini bahasa asing utama yang diajarkan di sekolah masih berfokus pada bahasa Inggris, yang baru akan menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028.

Pertanyaannya kini, seberapa pentingkah bahasa Portugis untuk dijadikan prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia?

Keputusan Akhir Mendikdasmen Menentukan

Pengamat pendidikan Ina Liem menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang menjadikan bahasa Portugis sebagai prioritas dalam pendidikan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai simbol hubungan bilateral, bukan kebijakan yang perlu segera diterapkan ke dalam kurikulum nasional.

Ina berpendapat bahwa memberi siswa kesempatan memilih berbagai kegiatan ekstrakurikuler bahasa asing merupakan langkah positif karena dapat memperluas wawasan mereka terhadap dunia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal itu tidak berarti setiap tren baru harus serta-merta dijadikan mata pelajaran wajib.

"Justru kalau setiap isu baru selalu direspons dengan menambah mata pelajaran, itu tanda kita masih terjebak pola pikir content-based dan linier.

Padahal semangat Kurikulum Merdeka justru project-based dan interdisipliner, bukan menambah isi, tapi mengaitkan pengetahuan lintas bidang dan melatih siswa berpikir kritis lewat proyek yang bermakna," jelas Ina Liem melalui pesan teks, Minggu (26/10/2025).

Lebih lanjut, Ina menekankan bahwa jika wacana ini benar-benar akan diwujudkan, maka keputusan akhir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) akan sangat menentukan arah kebijakannya.

"Kalau menterinya paham bahwa Kurikulum Merdeka itu project-based dan interdisipliner, harusnya tidak akan menjadikan bahasa Portugis sebagai mapel wajib.

Tapi kalau menterinya sendiri masih berpikir content-based, setiap ada ide baru langsung ditambah jadi mata pelajaran, ya celaka. Lama-lama anak-anak bisa punya 50 mapel," ujar Ina.

Menurutnya, beban belajar siswa saat ini sudah sangat padat.

Dalam waktu 24 jam sehari, anak-anak perlu ruang untuk berpikir, bereksperimen, sekaligus beristirahat bukan terus dijejali dengan berbagai materi tambahan.

"Kebijakan pendidikan tidak boleh ABS (Asal Bapak Senang).

Harus berbasis prinsip dan filosofi kurikulum, bukan sekadar reaksi spontan terhadap tren atau hubungan diplomatik.

Kalau semangatnya masih ‘asal patuh pada perintah,’ ya pendidikan kita akan makin tidak terarah," pungkas CEO Jurusanku tersebut.

Ingatkan Soal Prioritas Utama

Senada dengan Ina, pengamat pendidikan Bukik Setiawan yang merupakan pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan menyatakan semua hal baik tentu boleh diajarkan di sekolah, termasuk bahasa Portugis.

Bukik berujar, tetapi dalam pendidikan, yang penting bukan sekadar apa yang baik.

"Melainkan 'apa yang paling perlu dan paling berdampak'. Karena waktu belajar murid terbatas, maka kita perlu mempertimbangkan prioritas, apa yang paling dibutuhkan untuk masa depan mereka, sesuai konteks Indonesia hari ini," kata Bukik dalam pesan teks, Minggu.

Head of Kampus Guru Cikal ini menegaskan kalau bahasa Portugis masuk kurikulum, sebaiknya bukan sebagai kewajiban nasional yang seragam.

Akan lebih bijak bila menjadi pilihan bagi daerah, sekolah, atau murid yang memang punya kebutuhan atau potensi relevan.

Misalnya di wilayah yang berhubungan dengan negara "lusofon" (orang-orang yang berbahasa Portugis) seperti Timor Leste, Brasil, atau Mozambik.

"Jadi, memasukkan bahasa Portugis bisa jadi ide baik, asalkan tetap berpijak pada prinsip otonomi dan relevansi: biarkan sekolah dan daerah menentukan apa yang paling bermakna bagi murid mereka," jelasnya.

Fokus ke Kurikulum Bukan Bahasa Baru

Peneliti doktoral bidang ilmu bahasa, Boy Tri Rizky, yang saat ini menempuh studi S3 di Freie Universität Berlin, Jerman, menilai bahwa Indonesia sebenarnya tidak memerlukan penambahan bahasa asing baru dalam sistem pendidikannya.

Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memperbaiki kurikulum bahasa asing yang sudah ada agar lebih efektif dan relevan.

"Maksudku kenapa tidak berbenah kurikulum bahasa asing dulu.

Daripada menambah bahasa asing baru gitu. Itu kan cuma pemborosan," ujar Boy melalui sambungan telepon pada Minggu.

Ia menambahkan bahwa sebelum menetapkan bahasa asing mana yang akan diajarkan di sekolah, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosioekonomi negara asal bahasa tersebut.

Faktor seperti tingkat pengangguran dan kebutuhan tenaga kerja asing di negara tersebut, kata Boy, harus menjadi bahan pertimbangan utama agar kebijakan pengajaran bahasa asing di Indonesia benar-benar berdampak nyata dan tidak sekadar simbolis.

Perlu Meningkatkan Kualitas Pengajaran Bahasa Asing

Boy Tri Rizky menyatakan bahwa dirinya mendukung pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah Indonesia, terutama bahasa yang sudah diajarkan saat ini seperti Inggris, Arab, dan Mandarin.

Namun, menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas kurikulum agar hasil pembelajaran lebih mendalam dan terukur.

"Harusnya pemerintah memberikan kurikulum yang memang bagus untuk para si pelajar ini bisa sampai punya tingkat bahasa itu B1 (level menengah) ibaratnya minimal," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Boy mencontohkan sistem pendidikan di Jerman yang menetapkan standar lebih tinggi. Di negara tempat ia menempuh studi doktoral itu, para siswa diwajibkan belajar bahasa Inggris hingga level B2, sementara di Indonesia umumnya baru mencapai level B1.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bahasa Inggris di Jerman juga menjadi mata pelajaran dalam ujian nasional.

Setelah lulus, siswa sudah mampu menggunakan bahasa asing tersebut di tingkat B1.

“Dengan nilai ujian nasional mereka itu sudah sebagai bukti kalau dia bisa berbahasa Inggris.

Misalnya mereka ingin lanjut ke universitas yang memang membutuhkan bahasa Inggris, jadi nilai ujian nasional mereka itu adalah sebagai bukti kalau dia itu bisa bahasa Inggris.

Enggak perlu tes lagi. IELTS atau TOEFL untuk pertukaran mahasiswa atau untuk cari kerja di luar negeri,” papar Boy.

Ia juga menyoroti bahwa tidak semua siswa di Jerman diwajibkan mengikuti ujian nasional.

Hanya mereka yang berencana melanjutkan pendidikan ke universitas akademik yang perlu mengikutinya.

Standar kemampuan bahasa Inggris bagi kelompok ini pun lebih tinggi, yakni minimal di level C1 atau tingkat mahir.

(TribunTrends.com/Kompas.com)