Saat Kantor BGN Dikepung Massa, Pengendara Motor Ikut Bunyikan Klakson Dukung Stop Proyek MBG

Ringkasan Berita:

• Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan Kantor BGN dan meminta Program MBG dihentikan sementara
• Koalisi menilai program MBG perlu dijeda terlebih dahulu agar pemerintah dapat melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan
• Massa mendesak BGN membuka proses seleksi dan penunjukan mitra pelaksana MBG kepada publik untuk menjawab berbagai dugaan afiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya pemerintah membenahi Badan Gizi Nasional (BGN) pasca berbagai polemik yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir, gelombang kritik dari masyarakat sipil semakin mengeras.

Kali ini, puluhan aktivis dari berbagai organisasi turun langsung ke jalan dan mendatangi kantor pusat BGN di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka datang bukan sekadar membawa spanduk dan pengeras suara. Berbagai peralatan dapur seperti panci, wajan, centong, sotil hingga ompreng yang identik dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dibawa sebagai simbol protes terhadap tata kelola program yang dinilai bermasalah.

Aksi yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026) itu digelar oleh gabungan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi MBG Watch.

Koalisi tersebut terdiri dari berbagai kelompok, antara lain Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik, serta sejumlah organisasi lainnya.

Baca juga: Berkat Sony Sonjaya, Bakom RI Tegaskan DPR hingga Hakim Bakal Disikat Jika Terbukti Korupsi MBG

Desak Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh

Dalam aksi tersebut, Koalisi MBG Watch menyampaikan tuntutan utama berupa penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu perwakilan koalisi, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia, menilai bahwa program tersebut perlu dihentikan sementara agar pemerintah memiliki kesempatan melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

"Penekanan kami tentu tegas. Stop. Moratorium dulu, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya," ujar Agus di sela-sela aksi pada Rabu.

Menurut Agus, langkah evaluasi menjadi sangat penting mengingat berbagai persoalan yang belakangan muncul dalam pelaksanaan program MBG.

Soroti Dugaan Konflik Kepentingan

Koalisi MBG Watch menilai salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan program MBG adalah adanya potensi konflik kepentingan.

Agus menyebut persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi membuka ruang penyimpangan dalam pengelolaan program bernilai triliunan rupiah tersebut.

Ia menyinggung pernyataan yang pernah disampaikan oleh unsur Dewan Pakar dan Pengarah MBG mengenai keterlibatan mereka dalam pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dewan pakar sendiri yang bilang kan, 'Kami juga punya dapur' dengan bangganya. Ini menunjukkan apa? Normalisasi konflik kepentingan," kata dia.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dibenahi agar program berjalan secara transparan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Minta Seleksi Mitra BGN Dibuka ke Publik