Nanik Deyang Ubah Total Strategi MBG, Ini Daftar Menu yang Dilarang: Tema Tahun 2026 Adalah Kualitas

Ringkasan Berita:

• Setelah fokus pada percepatan pembangunan dapur dan perluasan penerima manfaat sepanjang 2025, BGN menetapkan tema 2026 sebagai "tahun kualitas"
• Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG, seperti konflik antara yayasan dan mitra, masalah administrasi, kedisiplinan SDM, hingga pengawasan anggaran, menjadi dasar evaluasi menyeluruh
• BGN melarang sejumlah makanan yang dinilai tidak sesuai standar gizi dan keamanan pangan, seperti telur dadar, telur orak-arik, mi instan

TRIBUNTRENDS.COM - Setelah setahun lebih berpacu dengan target ambisius memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke berbagai penjuru Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) kini mulai mengubah arah.

Jika sebelumnya pembangunan dapur dan penambahan jumlah penerima manfaat menjadi prioritas utama, maka pada 2026 pemerintah memilih melakukan evaluasi besar-besaran terhadap fondasi program tersebut.

Perubahan ini terjadi di tengah berbagai persoalan yang sempat mewarnai perjalanan MBG, mulai dari kualitas layanan, tata kelola dapur, konflik antar mitra, hingga kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi BGN.

Kini, di bawah kepemimpinan baru, fokus pemerintah bukan lagi sekadar memperbanyak dapur MBG, melainkan memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Dapur MBG di Siantar Dianggap Tak Layak Gegara Bersebelahan dengan Kandang Babi, Disanksi Relokasi

Dari Kejar Kuantitas ke Membangun Kualitas

Perubahan arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, dalam rapat koordinasi pengelolaan MBG di Purworejo, Senin (8/6/2026).

Menurut Harsono, fase percepatan yang menjadi fokus utama selama 2025 dinilai telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan. Karena itu, pemerintah kini memasuki tahap berikutnya, yakni memastikan kualitas layanan berjalan optimal.

"Kalau tahun 2025 temanya adalah percepatan, maka tahun 2026 temanya adalah kualitas. Yang ingin kita bangun sekarang bukan hanya jumlah dapurnya, tetapi bagaimana layanan yang diberikan benar-benar berkualitas," kata Harsono saat rapat koordinasi Program MBG di Purworejo, Senin.

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari pembangunan fisik menuju penguatan sistem secara menyeluruh.

Evaluasi Besar Setelah Berbagai Persoalan Muncul

Menurut Harsono, berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah.

Masalah yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut tata kelola organisasi, disiplin sumber daya manusia, hubungan antara yayasan dan mitra pengelola, hingga pengawasan penggunaan anggaran.

BGN menilai banyak gangguan operasional yang terjadi justru berawal dari persoalan manajemen dan administrasi yang kurang tertata.

"Banyak persoalan yang terjadi sebenarnya berawal dari tata kelola. Ada konflik antara yayasan dan mitra, ada persoalan pengelolaan, ada juga yang berkaitan dengan kedisiplinan. Ini yang sekarang kita perbaiki," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, BGN menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur lebih rinci hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.

Baca juga: Terlanjur Utang Bank Demi Bangun SPPG, Pengusaha MBG di Jatim Panik Usai 372 Dapur Disuspend Massal

Standar Menu Diperketat

Tak hanya tata kelola, kualitas makanan yang diterima penerima manfaat kini menjadi perhatian utama.