Surat Rahasia PDIP Bocor, Ngaku Tahu Program MBG Bakal Jadi Bancakan Korupsi, Wanti-wanti Kader

Ringkasan Berita:

• PDIP sejak awal melihat adanya tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan program MBG
• Kader PDIP dilarang mencari keuntungan dari program MBG
• PDIP mengaku prihatin setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG

TRIBUNTRENDS.COM - Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terus memantik respons dari berbagai pihak.

Di tengah derasnya sorotan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa partainya sejak awal telah mengambil langkah antisipatif dengan melarang seluruh kader terlibat dalam praktik yang berpotensi mencari keuntungan dari program MBG.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri acara Kulturanesia di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, PDIP telah melihat adanya potensi persoalan dalam pelaksanaan program tersebut sejak tahap awal.

Baca juga: Dadan Hindayana Tumbang, Aturan MBG Dirombak Total: Ini 7 Perubahan Besar Gebrakan Nanik Deyang

Hasto: Sejak Awal Ada Tanda-Tanda yang Perlu Diwaspadai

Hasto menegaskan bahwa partainya telah mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kader agar tidak terlibat dalam aktivitas komersialisasi yang berkaitan dengan program yang diperuntukkan bagi masyarakat.

“Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI-Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat,” kata Hasto.

Ia mengaku prihatin setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama sejumlah mantan pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan tata kelola MBG.

“Kami sangat-sangat prihatin dan kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” kata Hasto.

Kritik Publik Dinilai Sudah Muncul Sejak Awal

Menurut Hasto, berbagai suara kritis dari masyarakat sebenarnya sudah bermunculan sejak awal pelaksanaan program MBG. Ia menilai, apabila berbagai masukan tersebut direspons lebih cepat oleh aparat penegak hukum, kemungkinan terjadinya penyimpangan bisa diminimalkan.

“Ya dari awal kan suara-suara kritis masyarakat sudah mengungkapkan hal itu, sehingga ketika Kejaksaan Agung kemudian juga dalam kasus korupsi yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap lemahnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.

Baca juga: Tugas Agustina Arumsari yang Gantikan Sony Sonjaya Jadi Wakil BGN, Siap Kuliti Aliran Dana MBG

Surat Rahasia PDIP Larang Kader Cari Keuntungan dari MBG

Jauh sebelum kasus dugaan korupsi MBG mencuat ke publik, DPP PDI Perjuangan diketahui telah menerbitkan surat edaran internal yang berisi larangan keras kepada kader untuk memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 itu diterbitkan pada 24 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional.