SPPG Ditutup tapi Masih Dapat Insentif, BGN Alasan untuk Urus Kebutuhan, DPR Semprot: Skandal Moral

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mengucurkan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski sedang ditutup sementara
• BGN beralasan insentif tetap diberikan kepada SPPG untuk mengurus kebutuhan
• Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, kritik keras karena bisa memunculkan persoalan serius dalam etika penggunaan anggaran negara

TRIBUNTRENDS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap mengucurkan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski sedang ditutup sementara.

Ia melihat keputusan tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga memunculkan persoalan serius dalam etika penggunaan anggaran negara.

Dalam pernyataannya, Charles menyampaikan kritik keras terhadap langkah yang dinilai tidak masuk akal tersebut.

“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (29/4/2026).

Baca juga: Maraknya Informasi soal MBG di Medsos, BGN Wanti-wanti Hoaks, Tegaskan Banyak yang Tak Sesuai Fakta

Ia pun mempertanyakan dasar kebijakan itu, terutama karena insentif tetap diberikan meski layanan tidak berjalan.

“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan -sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik- justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” imbuhnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan tanggung jawab publik.

Sebagai politikus PDI-P, Charles juga menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor.

Namun di sisi lain, dana tetap dialokasikan untuk unit yang bahkan tidak sedang beroperasi.

“Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” kata Charles.

Charles mengingatkan, kebijakan pemberian insentif terhadap SPPG yang ditutup sementara, berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar apabila tetap dilaksanakan.

“Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,” kata dia.

Charles menegaskan, Komisi IX DPR akan meminta penjelasan dari Kepala BGN terkait kebijakan tersebut dalam rapat kerja mendatang.

Ia juga mengingatkan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis tidak menyimpang dari sasaran awal.