DPR Tak Tinggal Diam, BGN Terancam Dipanggil Terkait Skandal Motor Listrik MBG Triliunan Rupiah

Ringkasan Berita:

• DPR minta penjelasan transparan soal pengadaan motor listrik BGN
• DPR membuka kemungkinan memanggil Badan Gizi Nasional untuk meminta klarifikasi resmi
• Pemerintah memastikan tidak ada pembelian baru di 2026, sementara DPR menekankan pentingnya transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban

TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan terhadap pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda.

Di tengah derasnya pertanyaan publik soal urgensi dan besaran anggaran, suara dari parlemen kini turut menguat, mendesak pemerintah untuk membuka penjelasan secara menyeluruh.

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan pentingnya klarifikasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.

“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Drama Motor Listrik MBG: Menkeu Purbaya Pastikan BGN Tidak Punya Anggaran Beli Motor di 2026

Publik Berhak Tahu

Menurut Neng Eem, transparansi menjadi kunci utama dalam meredam spekulasi. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas mulai dari asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggaran dari 21.800 unit motor listrik tersebut.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas.

Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” tuturnya.

DPR Berpotensi Panggil BGN

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IX DPR RI membuka peluang untuk memanggil pihak BGN guna meminta penjelasan secara resmi.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kejelasan informasi sekaligus menjaga kredibilitas program prioritas pemerintah.

Neng Eem mengingatkan bahwa tanpa penjelasan yang utuh, spekulasi publik dapat berkembang liar dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap program MBG.

Akuntabilitas Jadi Sorotan

Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Mengingat program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto, maka pengawasannya harus dilakukan secara serius dan terbuka.

“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga menjelaskan logika dan urgensi di balik setiap kebijakan.

Baca juga: Tak Cuma Motor Listrik, BGN Juga Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kaos Kaki, Dana Makan Paling Kecil

Pengawasan hingga Distribusi

Komisi IX DPR RI juga akan mencermati proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) serta distribusi kendaraan tersebut di lapangan.